Sigi (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan siap memberikan dukungan dalam pembangunan fasilitas umum seperti hunian sementara (huntara) dan perbaikan jembatan yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
"Tentunya jika pemerintah daerah merasa perlu dibangun huntara, maka silakan berkomunikasi dengan BNPB untuk selanjutnya diserahkan kepada kami," kata Dody saat ditemui awak media di Sigi, Sulteng, Minggu.
Ia mengemukakan pihaknya melakukan pembangunan huntara berdasarkan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kementerian Pekerjaan Umum selalu membangun huntara berdasarkan arahan BNPB, jika diperlukan kami akan masuk melakukan pembangunan huntara tersebut," ucapnya.
Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi dari pemerintah daerah maupun BNPB terkait pembangunan huntara bagi warga yang terdampak bencana gempa bumi.
"Biasanya BNPB terlebih dahulu membangun huntara itu, jika mereka butuh dukungan maka kita akan support untuk pembangunan huntara tersebut," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah sudah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai 17 hingga 30 Juni 2026 mendatang.
Baca juga: Kemen PU segera buat saluran air di hulu Sungai Nokilalaki Sigi
"Ini kan masih dalam tanggap darurat sehingga semua kewenangan berada di BNPB termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana gempa bumi," kata dia.
Dody pun memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah untuk melakukan pemeriksaan teknis kondisi dan keandalan infrastruktur jalan dan jembatan secara menyeluruh meskipun tidak terlihat mengalami kerusakan berat di Kabupaten Sigi.
"Tadi saya berdiri di Jembatan Posu Nokilalaki dan ketika ada kendaraan melintas terasa ada getaran. Hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari benar-benar aman," ujarnya.
Ia menyebutkan keandalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut rasa aman kepada masyarakat.
"Jalan yang retak, jembatan yang terasa goyang, atau layanan dasar yang terganggu mungkin terlihat kecil, tetapi bagi masyarakat itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan rasa aman mereka. Karena itu saya meminta jajaran Kementerian PU tidak hanya melihat kerusakan yang terlihat, tetapi juga potensi risiko yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat," tuturnya.
Menteri Pekerjaan Umum juga menginstruksikan kepada jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III untuk melakukan survei lebih lanjut guna mengetahui kondisi aktual di kawasan hulu, termasuk kemungkinan penanganan berupa pengendalian aliran air apabila diperlukan.
Baca juga: BNPB segera bangun huntara untuk korban gempa di Sigi Sulteng
"Tentunya Kementerian PU juga menaruh perhatian pada layanan air bersih bagi masyarakat pascabencana gempa. Kementerian PU memastikan Intake dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamarora, Kecamatan Nokilalaki yang menjadi sumber layanan air minum bagi masyarakat sekitar tetap beroperasi dan siap melayani selama masa pemulihan pascabencana," ucap Dody.
Pewarta: Moh Salam
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
