Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan penanganan bangunan gedung layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) harus dilakukan secara cepat, tepat sesuai tingkat kerusakan, sekaligus tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dirinya meninjau langsung Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi bangunan terdampak telah didata dan diperiksa sehingga kebutuhan penanganannya dapat ditentukan secara tepat, baik melalui perbaikan maupun pembangunan kembali bagi bangunan yang mengalami kerusakan berat.
Dody meminta hasil asesmen menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk penanganan. Bangunan dengan tingkat kerusakan yang masih dapat diperbaiki ditangani melalui rehabilitasi, sedangkan bangunan yang mengalami kerusakan berat dapat dilakukan pembangunan kembali dengan standar konstruksi yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi wilayah rawan gempa.
Pendataan dan pemeriksaan kondisi bangunan terdampak dilakukan oleh Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
“Di sini ada masjid, tadi masjidnya rusak parah sehingga harus dibongkar seluruhnya. Gereja di Dampek juga sama,” kata Dody.
Dody menginstruksikan agar penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pastor dan pengurus paroki serta Keuskupan Ruteng. Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek yang telah berdiri sejak 1979 menjadi salah satu bangunan yang ditinjau Menteri Dody.
“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku untuk rumah ibadah lainnya. Dalam penanganan Masjid Nurul Huda Reo, koordinasi dengan takmir atau pengurus masjid diperlukan agar bangunan yang dibangun kembali tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menggunakannya.
Menurut Menteri Dody, penerapan kearifan lokal tidak berarti mengurangi standar keselamatan bangunan. Sebaliknya, seluruh bangunan yang diperbaiki atau dibangun kembali harus diperkuat agar mampu menghadapi potensi gempa di masa mendatang.
“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujar Menteri Dody.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tahan terhadap risiko bencana. Selain memperhatikan aspek teknis dan kearifan lokal, Menteri Dody juga meminta proses rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan masyarakat sekitar. Pelibatan masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sekaligus menjaga agar aktivitas ekonomi dan mata pencaharian warga tetap berjalan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” katanya.
Baca juga: Menteri PU percepat pemulihan dua jembatan vital di Flores, NTT
Baca juga: Menteri PU: Konektivitas jalan nasional di Pulau Flores kembali pulih
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
