Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan kunjungan pemerintah pusat ke lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah menjadi simbol kehadiran pemerintah dalam penanganan cepat karhutla.
“Kami datang meninjau penanganan, bukan untuk show, bukan untuk pencitraan, tetapi untuk menunjukkan bahwa pemerintah bersinergi dalam bekerja menangani persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah,” kata Jumhur saat mengunjungi warga yang terdampak karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin.
Ia mengatakan, pejabat pusat yang hadir meninjau memiliki latar belakang teknis yang memahami mengenai teknik pemadaman api, meskipun penanganan karhutla tidak hanya dilakukan oleh petugas yang bekerja langsung memadamkan api di lapangan.
Jumhur menjelaskan pemerintah bekerja melalui berbagai unsur dengan tugas masing-masing, mulai dari melakukan koordinasi, memberikan instruksi, hingga membuat peraturan sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla yang berlangsung di berbagai lokasi.
Baca juga: Delapan orang jadi tersangka karhutla di Jambi sepanjang 2026
“Jadi, bukan hanya orang yang ada di lapangan, ya, tapi semua bekerja,” ujar Jumhur.
Ia mengatakan kepala daerah juga menjalankan tugas dalam penanganan karhutla, termasuk aparatur yang bekerja di belakang meja melalui penerbitan surat keputusan maupun pemberian instruksi agar langkah penanganan dapat segera dilaksanakan oleh jajaran terkait.
Dia menilai kehadiran pemerintah di lokasi terdampak menjadi simbol bahwa seluruh unsur pemerintahan terlibat dalam penanganan karhutla, meskipun masing-masing memiliki tugas dan bentuk pekerjaan berbeda sesuai fungsi serta kewenangan.
“Bukan untuk show-show begitu, enggak, bukan. Kita bukan ahli show kayak begitu. Kita ahli kerja lah, insyaallah,” ujar Menteri LH Jumhur.
Baca juga: Pakar: Kabut asap pembunuh diam-diam yang merenggut nyawa
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
