Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah daerah dan dunia usaha di Riau untuk bersinergi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam kegiatan Konsolidasi Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Pengendalian Karhutla di Riau dan Sumatera Barat di Pekanbaru, Sabtu, Menteri Hanif menekankan upaya pencegahan karhutla harus menjadi perhatian bersama, khususnya dunia usaha sawit, yang tergabung dalam asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Hal ini disebabkan oleh luas wilayah perkebunan sawit di Riau yang mencapai sekitar empat juta hektare, di mana luas tersebut merupakan setengah dari luas wilayah Provinsi Riau.
"Kejadian karhutla tidaklah merata, sehingga konsolidasi aktif dan masif perlu kita bangun di dalam satu komando. Saya harapkan nanti berkenan kiranya Bapak Gubernur Riau melakukan langkah-langkah mitigasi secara kontinu dengan mengoordinasikan seluruh pengusaha kelapa sawit yang ada di Riau," kata Menteri Hanif.
Menteri LH juga mengungkapkan Riau kini menjadi perhatian utama pemerintah soal penanganan karhutla. Hingga April 2025, data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat wilayah tersebut menjadi wilayah dengan indikasi karhutla terluas nomor satu di Indonesia.
Baca juga: BNPB: Operasi modifikasi cuaca di Riau dilanjutkan hingga 12 Mei 2025
Baca juga: KLH: Ada potensi sanksi pengusaha sawit yang tak cegah kebakaran lahan
"Ada potensi banjir yang semakin meningkat setiap harinya, setiap tahunnya. Kemudian potensi karhutla juga semakin menjadi perhatian kita. Artinya teman-teman sekalian, memang kita harus benar-benar memanage dengan cermat," ujarnya.
Sementara, Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan KLH dalam upaya pencegahan karhutla di wilayah Bumi Lancang Kuning tersebut.
Ia menyebutkan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat, hingga upaya mitigasi berupa penyemaian garam untuk menurunkan hujan di wilayah Riau.
Menurut dia, hal ini dilakukan untuk mewujudkan Provinsi Riau yang sesuai dengan jargon Riau Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah Menjaga Marwah, Takkan Melayu Hilang Di Bumi."
"Mengapa kami bikin slogan itu? Karena tuahnya negeri Riau ini sumber daya alam. Jadi kalau sumber daya alam termasuk hutan tidak dijaga dengan baik, atau diberikan izin yang tidak pada tempatnya, maka terjadi kerusakan alam dan yang menanggung akibatnya nanti untuk anak cucu kami," ucap Abdul Wahid.
Baca juga: KLH akan periksa kesiapan sejumlah wilayah konsesi cegah kebakaran
Baca juga: KLH: 142 titik panas terpantau sampai April 2025, turun dari 2024
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
