Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memilih untuk tidak langsung mengungkapkan nama-nama 212 produsen beras yang nakal dan menyerahkan penindakannya kepada aparat penegak hukum demi menjaga barang bukti.
"Karena itu agar barang bukti tidak dihilangkan. Dan nanti pasti diumumkan semua, terumumkan secara otomatis, kalau sudah dipanggil oleh penegak hukum," kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Amran mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas para pelaku.
Menurutnya, ini adalah momentum penting mengingat stok beras nasional melimpah dan produksi dalam negeri dalam kondisi baik, tetapi harga di pasaran justru dipermainkan.
"Sekarang ini tidak ada alasan harga naik, tidak ada. Produksi naik sesuai BPS, sesuai badan pangan dunia (FAO) … Kemudian stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Terus alasan apa lagi harga naik?" tegas Amran.
Menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi Juni yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga beras, Amran berpendapat bahawa itu terjadi karena adanya anomali harga.
Ia menyebut bahwa pada bulan-bulan sebelumnya, harga di tingkat petani justru turun, sementara harga di tingkat konsumen naik.
"Ternyata beras yang dijual premium bukan premium, 80 persen. Beras dijual medium bukan medium, itu beras curang,” ujar Amran.
Selain pengoplosan, Amran juga menemukan adanya produk beras yang volumenya kurang dan kualitasnya di bawah standar yang seharusnya.
Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal beras, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.
Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.
Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan.
Baca juga: Mentan Amran ungkap beras oplosan beredar di minimarket
Baca juga: Mentan ungkap kecurangan beras potensi negara merugi Rp101,35 triliun
Baca juga: Mentan proyeksikan negara rugi Rp2 triliun akibat oplosan beras SPHP
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
