Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.
Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.
Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.
Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.
Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.
Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.
Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.
Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.
Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.
Kualitas pembangunan
Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.
Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.
Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.
Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
