Kairo (ANTARA) - Liga Arab, Sabtu (8/2), mengungkapkan saat ini sedang berlangsung komunikasi di antara para anggota untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi (KTT) Arab guna membahas isu Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, dalam wawancara telepon dengan saluran Al-Qahera News, menyusul pengumuman Bahrain yang mendukung usulan penyelenggaraan KTT darurat Arab di Kairo guna menolak rencana pemukiman ulang warga Palestina.
Zaki menjelaskan bahwa “saat ini sedang dilakukan komunikasi untuk menggelar KTT Arab guna membahas isu Palestina, namun tanggal pastinya belum ditetapkan.”
Ia menegaskan upaya Liga Arab untuk “melawan klaim Israel dan menegaskan kembali prinsip solusi dua negara.”
Zaki juga menambahkan bahwa “sikap negara-negara Arab tetap solid, dengan seluruh pihak mendukung Palestina, serta Mesir dan Yordania menegaskan penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina.”
Sejumlah negara Arab, termasuk Palestina, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Sudan, pada Sabtu mengecam keras usulan Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi.
Mereka menilai rencana itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Saudi dan hukum internasional, serta sebagai upaya pemaksaan pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka.
Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al-Zayani mengatakan kepada kantor berita resmi negara itu bahwa Manama (ibukota Bahrain adalah Manama), mendukung usulan penyelenggaraan KTT darurat Arab di Kairo.
Langkah itu menyusul pernyataan mantan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza dan pemindahan paksa warga Palestina.
Sebagai ketua Liga Arab saat ini setelah menjadi tuan rumah KTT pada Mei 2024, Bahrain memiliki wewenang untuk menyerukan KTT darurat dengan persetujuan negara anggota lainnya, menurut koresponden Anadolu.
Trump pada 4 Februari lalu mengatakan bahwa AS akan “mengambil alih” Gaza dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain dalam sebuah rencana rekonstruksi besar-besaran yang ia klaim dapat menjadikan wilayah tersebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Usulan Trump tersebut menuai kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, serta berbagai negara lain di dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.
Trump juga berulang kali menyarankan agar negara-negara Arab di kawasan, seperti Mesir dan Yordania, menampung warga Palestina dari Gaza. Namun, gagasan ini ditolak keras oleh pemimpin Palestina maupun negara-negara Arab.
Sejak 19 Januari, kesepakatan gencatan senjata di Gaza telah berlaku, menghentikan sementara perang yang telah menewaskan hampir 48.200 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Jalur Gaza.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di Jalur Gaza.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Pelapor khusus PBB: Rekonstruksi Gaza bisa dilakukan tanpa penggusuran
Baca juga: Bahrain dukung KTT darurat Arab bahas usulan Trump pindahkan Gaza
Baca juga: Hamas tak akan izinkan pasukan AS masuki Jalur Gaza
Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025
