Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike menyoroti adanya 38 polder yang sudah terbangun belum optimal mengatasi persoalan banjir di Jakarta lantaran kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“Mungkin mereka sudah merencanakan dengan baik, tapi secara lokasi atau pengadaan lahannya kadang kan juga tidak segampang itu, mungkin ada masalah pembahasan lahan atau masalah lain," kata Yuke dalam rapat kerja bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, dia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk lebih mengutamakan upaya pencegahan banjir karena banjir bukanlah masalah baru di Jakarta.
Baca juga: Legislator minta Pemprov Jakarta evaluasi penanganan banjir
"Dinas SDA perlu mengacu pada pengalaman dan perencanaan sebelumnya agar dapat mengantisipasi dan mencegah banjir dengan lebih baik melalui mitigasi yang tepat," kata Yuke.
Dia berharap anggaran yang dialokasikan untuk Dinas SDA dapat digunakan untuk menuntaskan program penanggulangan banjir yang telah direncanakan sebelumnya.
Masalah banjir merupakan persoalan dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, penanganannya pun perlu dilakukan secara bertahap.
"Kita berharap dengan anggaran yang cukup besar itu, maka hal-hal yang memang sudah direncanakan menjadi berkesinambungan untuk penanggulangan banjir agar bisa tuntas dan tidak terganggu," kata Yuke.
Baca juga: DPRD : Sistem pengendalian banjir di Jakarta butuh evaluasi
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Hendri menyampaikan pihaknya telah melaksanakan upaya pencegahan banjir melalui pengerukan rutin, perbaikan infrastruktur, dan pemeliharaan pompa.
"Kita sudah ada prosedur pengendalian banjir, termasuk pompa-pompa kita pelihara dengan baik. Namun, curah hujan yang tinggi tetap menjadi tantangan utama," kata Hendri.
Tahun ini, lanjut Hendri, Dinas SDA akan fokus melaksanakan pembangunan polder, pengerukan kali, dan normalisasi sungai.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
