Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak pemerintah bertindak "extraordinary" dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kalimantan yang dampaknya telah meluas ke berbagai sektor baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan aktivitas ekonomi.
"Perluasan dampak ini tak lepas dari fenomena cuaca kering akibat fenomena El Nino yang puncaknya pada Agustus-September 2026 ini," kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Kamis.
Menurut dia pada tahun 1997-1998, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar karena memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan.
“Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” kata dia.
Ia mengatakan desakan ini merespon Karhutla Kalimantan yang telah berimbas langsung indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya, mencapai 487 pada 19 Agustus 2026 yang masuk kategori berbahaya.
Selain itu, kabut asap pekat akibat Karhutla Kalimantan ini juga telah memaksa Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.
“Sedangkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer,” kata dia.
Menurut dia data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 19 Agustus 2026, terdapat total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan.
Ia merinci 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Tengah, 34 di Kalimantan Selatan dan 17 di Kalimantan Utara.
Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi.
“Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” kata dia.
Menurut dia kejadian ini harus menjadi prioritas nasional karena Karhutla ini telah memaksa sejumlah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), yang memperpanjang hingga 4 September 2026.
Selain itu, lanjutnya Karhutla ini telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dengan 189 kejadian dan 461 titik panas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai, jadi wilayah terparah.
Sementara di Arsel, terdapat 98 kejadian Karhutla yang melanda 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kumai, 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.
Ia mengatakan dari Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober.
“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” katanya.
Menurut dia evaluasi kebijakan Karhutla Kalimantan harus mencakup penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah rawan.
Sistem peringatan dini berbasis satelit juga perlu terus ditingkatkan akurasinya. Peran masyarakat dalam pencegahan Karhutla juga krusial.
Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas.
“Saya menegaskan mitigasi Karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” kata dia.
Baca juga: Menhut tindak 42 PBPH terkait karhutla, 9 kasus masuk proses pidana
Baca juga: Kemenhut lakukan pendinginan karhutla Bromo pastikan tak ada bara api
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
