Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta asal Aceh, Sardi Wahab berharap pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Aceh yang saat ini kondisinya masih memprihatinkan.
"Masyarakat Aceh yang terdampak bencana sangat berharap aliran listrik bisa segera dinyalakan kembali dan infrastruktur juga segera diperbaiki," kata Sardi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Sejak berada di lokasi bencana secara pribadi, dia telah menyalurkan bantuan berupa beras, minyak goreng serta kebutuhan dan perlengkapan dasar masyarakat.
Namun, bantuan tersebut dinilai belum mencukupi mengingat jumlah pengungsi korban banjir bandang dan longsor sangat banyak.
Dia menambahkan, kondisi pengungsi semakin memprihatinkan akibat minimnya bantuan makanan dan pakaian. Situasi diperparah dengan tingginya harga kebutuhan pokok akibat terputusnya jalur darat.
Baca juga: DKI kembali kirim bantuan untuk korban bencana di Sumatera
Harga minyak goreng mencapai Rp20 ribu per liter. "Jalan nasional dari Aceh Tengah menuju Gayo Lues dan Kutacane rusak berat sehingga tidak bisa dilalui," ujar politisi kelahiran Kampung Kualasegi, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah itu.
Untuk itu, Sardi mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera menurunkan alat berat dan memastikan ketersediaan solar guna mempercepat perbaikan jalan.
"Jalur darat ini adalah akses utama masyarakat. Alat berat dan solar harus segera disiapkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Selain infrastruktur jalan, Sardi juga meminta pemerintah segera memulihkan aliran listrik di wilayah terdampak bencana.
Dia menekankan listrik sangat dibutuhkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari, terutama di lokasi pengungsian.
Baca juga: Jakarta bakal jadi ruang empati saat malam Tahun Baru 2026
Selain itu, Sardi menyoroti bantuan pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh.
Bantuan diharapkan dikelola langsung oleh kepala desa setempat. Skema ini dinilai lebih efektif agar bantuan tepat sasaran dan dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menilai pengelolaan bantuan oleh pemerintah desa penting untuk menghindari persoalan seperti yang terjadi pascabencana tsunami Aceh 2004. Saat itu, pembangunan rumah bagi korban dinilai jauh dari harapan warga.
Informasi yang dia terima akan ada bantuan rumah dari pemerintah pusat dan BNPB senilai Rp60 juta per unit bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
"Sebaiknya pengelolaannya diserahkan kepada kepala desa dan melibatkan warga kampung agar penggunaan anggaran bisa diawasi bersama," kata Sardi.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
