Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen untuk melawan korupsi tanpa pandang bulu perlu didukung.
Pengurus Lakpesdam PBNU Ah Maftuchan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa selain didukung, komitmen Presiden untuk memberantas korupsi juga perlu ditagih agar tidak menjadi sebatas pernyataan saja.
“Kami melihat bahwa pernyataan ini pernyataan yang perlu didukung. Kita juga perlu menagih kepada Presiden agar pernyataan itu tidak berhenti di pernyataan saja, tetapi bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat,” ucap Maftuchan.
Menurut dia, pernyataan Presiden Prabowo mesti ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.
“Kami melihat bahwa Presiden telah menyampaikan statement (pernyataan) yang sangat kuat. Kami berharap kementerian, lembaga, aparat penegak hukum juga mengikutinya dengan melakukan langkah-langkah konkret untuk menurunkan praktik-praktik koruptif, kolutif, dan nepotis,” katanya.
Lembaga itu menilai, korupsi merupakan kejahatan bermotif ekonomi-politik yang terorganisasi, kompleks, dan melibatkan banyak pihak. Selain merugikan negara, korupsi juga menyengsarakan masyarakat.
Oleh karenanya, Lakpesdam PBNU meminta Presiden Prabowo untuk menjadikan tahun 2025 sebagai tahun bersih-bersih sektor strategis nasional dari tindak pidana korupsi. Hal ini agar di tahun-tahun berikutnya, Presiden dapat fokus memenuhi janji politiknya.
Selain itu, Lakpesdam PBNU juga mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Sebab, RUU tersebut diyakini akan menjadi instrumen hukum yang tepat dalam membasmi rasuah.
Sementara itu, terkait kasus korupsi fantastis yang terungkap belakangan ini, Lakpesdam PBNU meminta agar dilakukan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Lakpesdam mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2), menyatakan akan memerangi korupsi dengan keras dan tanpa pandang bulu.
"Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia," ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya didukung oleh koalisi yang solid dan bertekad membangun pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
