Washington (ANTARA) - Kuba pada Kamis (7/5) mengecam keras sanksi dan pembatasan baru yang diberlakukan AS, serta menuduh Washington meningkatkan blokade ekonomi terhadap Kuba ke tingkat yang "ekstrem dan belum pernah terjadi sebelumnya."
Pemerintah menolak perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Gedung Putih pada 1 Mei yang memperketat pembatasan ekonomi, keuangan, dan komersial terhadap Kuba, kata Kementerian Luar Negeri Kuba dalam sebuah pernyataan.
Mereka juga mengkritik keputusan yang diumumkan Kamis (7/5) oleh Departemen Keuangan AS, yang menambahkan entitas Kuba Gaesa dan MoaNickel SA ke daftar sanksi AS untuk Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus (Specially Designated Nationals/SDN).
Kementerian menggambarkan langkah tersebut sebagai "tindakan paksaan pertama" yang berasal dari perintah eksekutif tersebut.
"Ini adalah tindakan agresi ekonomi yang kejam yang memperkuat efek ekstra teritorial dari blokade, dengan potensi penerapan sanksi sekunder terhadap perusahaan, bank, dan entitas asing, bahkan jika bisnis mereka di Amerika Serikat tidak memiliki hubungan dengan Kuba," katanya.
Menurut pernyataan tersebut, langkah-langkah baru itu mengancam akan memperdalam krisis ekonomi Kuba, yang telah memburuk karena pembatasan impor bahan bakar yang diberlakukan awal tahun ini.
Kuba juga menuduh para pejabat senior AS, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, berupaya mengisolasi negara tersebut secara internasional.
Pernyataan tersebut menggambarkan embargo AS sebagai "genosida terhadap rakyat Kuba" dan mengeklaim bahwa langkah-langkah terbaru dimaksudkan untuk memicu keruntuhan ekonomi, keresahan sosial, dan krisis kemanusiaan.
"Kami mengecam sifat kriminal dari tindakan agresif ini yang bertujuan untuk membuat penduduk Kuba kelaparan dan putus asa serta berupaya menimbulkan bencana sosial, ekonomi, dan politik dalam skala nasional," kata kementerian tersebut.
Kuba selanjutnya menuduh bahwa Washington dapat berupaya menggunakan krisis kemanusiaan sebagai pembenaran untuk "tindakan yang lebih berbahaya, termasuk agresi militer terhadap Kuba."
Kuba menghadapi krisis bahan bakar menyusul embargo minyak AS yang diberlakukan pada 30 Januari, bersamaan dengan pemadaman listrik yang meluas.
Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan bahwa Kuba adalah "target selanjutnya" setelah operasi militer terhadap Iran dan bahwa pulau Karibia itu akan "segera" gagal.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Kuba bantah klaim Menlu AS mengenai tidak adanya blokade minyak
Baca juga: China desak AS segera hentikan blokade dan sanksi terhadap Kuba
Baca juga: Trump: AS akan ambil alih Kuba 'dalam sekejap'
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
