Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menginstruksikan agar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Binjai-Langsa, seksi Binjai-Pangkalan Brandan, beroperasi penuh dan memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum libur Natal 2026 dan Tahun Baru (Nataru) 2027.
Dudung menyampaikan jalan tol bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi akan menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"JTTS bukan sekadar membangun infrastruktur beton, melainkan urat nadi pertumbuhan ekonomi baru yang menghubungkan pusat-pusat produksi, kawasan industri, perkebunan, dan pariwisata di sepanjang Pulau Sumatera," ujar Dudung dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus dipastikan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, nasional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Infrastruktur juga bukan hanya simbol pembangunan fisik, melainkan pilar penunjang hajat hidup orang banyak.
Dudung mengingatkan bahwa ruas Binjai-Pangkalan Brandan telah beroperasi pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dan terbukti memecah kepadatan arus lalu lintas dari Medan menuju Aceh.
Ia juga menyoroti peran ruas ini saat banjir besar melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu.
"Yang menyentuh bagi saya, saat bencana banjir besar melanda wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu, infrastruktur tol dan rest area beralih fungsi menjadi jalur penyelamat bagi masyarakat sekitar," katanya.
Menurut Dudung, posisi jalan tol yang lebih tinggi dari daratan sekitar membuatnya menjadi tempat perlindungan yang aman bagi warga yang mengungsi.
Jalan tol itu juga menjadi satu-satunya jalur steril yang dapat dilalui truk logistik dan truk tangki BBM/LPG darurat untuk memasok kebutuhan hidup masyarakat, ketika jalur arteri nasional lumpuh total akibat genangan air.
Meski telah berfungsi, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan masih ada hambatan administrasi pada sejumlah bidang tanah yang belum tuntas. Salah satunya terkait peralihan hak atau jual-beli tanah di atas SK Penetapan Lokasi (Penlok) tanah untuk jalan tol.
Selain itu, masih terdapat bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan di bahu jalan utama sehingga tol belum sepenuhnya beroperasi sesuai kaidah teknis jalan tol.
Ia meminta seluruh pihak, khususnya Kementerian ATR/BPN beserta kantor wilayah dan kantor pertanahan, segera memberikan dukungan untuk menyelesaikan sisa kendala tersebut.
"Saya menginstruksikan, sebelum libur Natal tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, tol harus beroperasi dengan memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol," tegasnya.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
