Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyelesaikan berbagai hambatan ekspor mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang (LTJ) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
"Hari ini saya rapat kordinasi tentang Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang (LTJ). Saya mendapat laporan dari beberapa pengusaha tentang terhambatnya ekspor mineral. Saya mengoordinasikan rapat lintas kementerian/lembaga untuk memperkuat tata kelola ekspor mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang (LTJ)," kata Dudung dikutip dari keterangan resminya.
Rapat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor sekaligus merespons laporan pelaku usaha terkait persoalan ekspor mineral ikutan yang tertahan, seperti kasus di Pangkal Pinang.
Dudung menjelaskan kendala muncul karena belum adanya regulasi yang mengatur batas maksimal kandungan mineral ikutan LTJ yang diperbolehkan dalam komoditas ekspor.
"Kalau LTJ belum diatur, APH (aparat penegak hukum) tidak boleh mengada-ada. Jangan ada APH termasuk TNI yang menghambat ekspor, kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.
Ia menegaskan KSP mengoordinasikan kesepakatan antarinstansi sebagai pedoman batas maksimal kandungan LTJ, agar aktivitas ekspor nasional tidak lumpuh akibat kekakuan atau tumpang tindih aturan. Menurutnya, hambatan ekspor berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Tadi sudah kita komunikasikan dan alhamdulilah para dirjen, pelaku usaha, Bareskrim, dan Kejaksaan, sangat fleksibel, aturannya kita tata rapi, tapi kemudian ekspor tidak terhenti, karena akan berdampak buruk pada masyarakat," kata Dudung.
Dudung mengungkapkan saat ini terdapat banyak kapal ekspor yang tertahan akibat ketakutan dan keraguan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika regulasi. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.
Ia memastikan KSP bakal rutin menggelar rapat koordinasi secara berkala guna mengurai setiap pengaduan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus mengawal program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Danantara, serta asosiasi dan pelaku usaha pertambangan.
Baca juga: KSP pastikan petani Lampung dapat panen tebu di lahan 5.000 hektare
Baca juga: KSP dorong integrasi ekosistem mineral kritis logam tanah jarang
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
