Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Akbar Djohan mengungkapkan alasan di balik rencana penutupan salah satu perusahaan patungan (joint venture) perseroan, PT Krakatau Osaka Steel (KOS), yang dijadwalkan menghentikan operasinya pada April mendatang.
“Satu joint venture daripada Krakatau Steel itu akan tutup operasi di bulan April, namanya Krakatau Osaka Steel,” ujar Akbar dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menurut dia tekanan produk baja impor murah, khususnya untuk kategori long product, menjadi faktor yang membuat perusahaan tersebut tidak lagi mampu bersaing di pasar domestik.
Akbar menyampaikan, Krakatau Osaka Steel merupakan joint venture yang fokus memproduksi baja long product seperti besi ulir, besi polos, siku dan produk sejenis lainnya.
Ia menambahkan, penutupan ini bukanlah kasus tunggal. Sebelumnya, pada sekitar Oktober tahun lalu, pabrik long product di Surabaya, Jawa Timur, yakni Ispatindo juga menghentikan operasinya.
“Dan ini sudah tidak dapat bersaing dengan maraknya impor long product baja murah dari China,” jelasnya.
Kata dia, kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan baja dalam negeri untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional.
Akbar menyampaikan program pembangunan 3 juta rumah, MBG, hingga Koperasi Desa Merah Putih akan membutuhkan pasokan baja dalam jumlah besar.
Akbar juga menyoroti perubahan pola ekspansi industri baja China. Menurut dia, China tidak lagi sekadar membanjiri pasar Indonesia dengan produk jadi, tetapi juga melakukan relokasi pabrik ke dalam negeri sejak 10 hingga 12 tahun terakhir.
“China bukan lagi hanya mengimpor barangnya tetapi melakukan relokasi pabrik China di Indonesia yang sudah berlangsung 10-12 tahun sebelumnya dengan menggunakan teknologi induction furnace,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan induction furnace ini turut menimbulkan persoalan lain, termasuk isu impor scrap yang tercemar bahan nuklir, yang sempat mencuat sebelumnya.
Krakatau Steel berharap adanya langkah konkret lintas kementerian dan dukungan legislatif untuk melakukan transformasi tata niaga impor baja.
Baca juga: Krakatau Management Building terapkan bangunan hijau, kurangi emisi
Baca juga: Pabrik baru Karakatau Steel siap pasok baja untuk mobil listrik
Baca juga: Danantara sebut Krakatau Steel akan kelola pabrik baja di Cilegon
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar hari ini, Akbar menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna menyelamatkan industri baja nasional.
Secara khusus, Krakatau Steel mengajukan lima dukungan strategis kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Pertama, menjadikan Krakatau Steel sebagai one stop services untuk pemenuhan kebutuhan baja seluruh proyek strategis nasional.
Kedua, percepatan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD), bea masuk imbalan, serta tindakan pengamanan (safeguard).
Ketiga, transformasi tata niaga impor besi dan baja dengan menjaga keseimbangan supply-demand secara berkelanjutan, termasuk pengaturan impor yang selaras dengan kebutuhan nasional.
Keempat, optimalisasi penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek pemerintah dan proyek strategis nasional.
Kelima, memperluas cakupan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib guna memastikan kualitas produk sekaligus melindungi pasar dalam negeri.
Baca juga: Danantara jelaskan strategi hilirisasi dan integrasi industri baja RI
Baca juga: Krakatau Steel terapkan transformasi menyeluruh, pacu kinerja persero
Baca juga: Kemenperin susun langkah penguatan industri baja nasional
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
