Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan komitmen Indonesia mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Rusia untuk Pembangunan Berkelanjutan Boris Titov.
“ESG bukan hanya formalitas, tetapi kerangka evaluasi menyeluruh yang menentukan apakah suatu proyek benar-benar layak mendapat dukungan internasional dan mampu memberikan dampak pembangunan yang bermakna,” ucapnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat.
Sejak 2022, Indonesia disebut telah menerapkan ESG pada proyek infrastruktur berbasis skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mulai tahun 2025, seluruh proyek pemerintah, termasuk non-KPBU, wajib menerapkan ESG dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan.
Baca juga: Envicount Hadirkan Terobosan Digital dalam Carbon Accounting di Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga membuka peluang kerja sama pembangunan dengan Federasi Rusia di berbagai sektor prioritas. Mulai dari energi bersih, pendidikan vokasi, hingga riset teknologi pertahanan dan kecerdasan buatan.
Kerja sama ini sejalan dengan keanggotaan Indonesia di BRICS+ (Brazil, Russia, India, China, South Africa, dan negara-negara lainnya) yang memperluas akses pembiayaan alternatif melalui New Development Bank.
Febrian memaparkan, kerja sama tahap awal akan difokuskan pada inisiatif teknis berbasis hibah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta alih teknologi strategis yang mendukung pembangunan jangka panjang.
“Kementerian PPN/Bappenas siap menjadi koordinator utama kerja sama Indonesia–Rusia di bidang pembangunan,” ujar dia.
Baca juga: FAO sebut kerja sama BRICS krusial untuk hasil SDGs lebih baik
Wakil Kepala Bappenas menegaskan urgensi kerja sama strategis ini untuk mengawal pembangunan berkelanjutan.
“Kolaborasi Indonesia-Rusia dan negara-negara BRICS+ harus memastikan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals) tetap menjadi kompas utama pembangunan global hingga 2030,” kata Febrian.
“Jangan buru-buru membuat tujuan baru, yang terpenting sekarang adalah bagaimana semua diskusi dan kerja sama antarnegara benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan. TPB/SDGs bukan hanya milik satu negara, tetapi milik seluruh dunia,” ungkap Wamen PPN.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
