Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah tetap memperhatikan isu lingkungan dalam membangun kampung nelayan merah putih (KNMP).
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyatakan pihaknya menyambut baik program ini, tetapi kesehatan ekosistem laut dan pesisir merupakan aspek vital yang tidak bisa dikesampingkan.
"Kami tidak bisa menangkap ikan di laut kalau lautnya tercemar, lautnya terkena polusi, sanitasinya buruk, akses air bersih dan sebagainya juga buruk," kata Dani dalam jumpa pers pembangunan KNMP di Jakarta, Senin.
Ia juga menyoroti bahwa isu lingkungan ini belum terlihat kuat dalam desain program KNMP. Oleh karena itu, Dani berharap aspek keberlanjutan lingkungan dapat menjadi fokus yang lebih kuat ke depannya.
Lebih lanjut, Dani menyampaikan pembangunan kampung nelayan harus berfokus pada dua aspek utama yakni pembangunan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat.
Dalam aspek ekonomi, ada dua yang menjadi perhatian KNTI. Pertama, penguatan basis produksi rakyat melalui sarana dan prasarana. Kedua, penguatan organisasi ekonomi rakyat, seperti koperasi.
"Kekayaan sumber daya ekonomi di desa, di kampung pesisir itu tidak akan berkelanjutan, tidak akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat kalau organisasi ekonomi rakyatnya lemah," ucapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat di setiap tahapan program, dari perencanaan hingga implementasi. Keterlibatan masyarakat utamanya nelayan diyakini menjadi syarat utama agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda menjelaskan pembangunan kampung nelayan bersifat sederhana dan justru bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang kompleks.
"Justru kami memperbaiki kondisi yang ada di sana. Kalau kita lihat Biak (Kampung Nelayan Modern Samber-Binyeri Kabupaten Biak Numfor, Papua) itu pantainya dulunya abrasi kemudian kita bangun di situ tanggul, sehingga abrasi ini dapat kita cegah," kata Trian.
Inspektur II Itjen KKP Lutfi menambahkan izin pemanfaatan ruang laut telah dipenuhi oleh dinas setempat untuk lokasi-lokasi yang ditetapkan. Ia juga memastikan tidak ada pembangunan yang dilakukan di atas laut.
KKP menargetkan 100 KNMP terbangun tahun ini. Saat ini, 65 lokasi tahap pertama sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada 2 Desember 2025. Sementara 35 lokasi sisanya sedang dalam proses pengajuan anggaran.
Kampung nelayan merah putih tidak hanya berfokus pada pembangunan pemukiman nelayan. Pemerintah juga akan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik.
Fasilitas sarana produksi perikanan juga diberikan seperti cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).
Baca juga: Kampung Nelayan Merah Putih akan dikelola Kopdes Merah Putih
Baca juga: KKP: Kampung Nelayan Merah Putih bisa ciptakan 7.000 lapangan kerja
Baca juga: KKP tetapkan 65 lokasi awal pembangunan kampung nelayan merah putih
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
