Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama pemerintah daerah dan masyarakat terus berupaya menghadirkan solusi pemulihan yang tidak hanya fokus pada aspek ekologis, tetapi juga memulihkan martabat dan keberdayaan warga.
Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Senin, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong transformasi pengelolaan lahan bekas tambang menjadi ruang hidup dan ekonomi yang berpihak pada masyarakat ketika meninjau pemulihan lingkungan di kawasan ekosistem karst Gunung Sewu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Hari ini masyarakat Desa Gari telah mencoba mentransformasikan diri dari kegiatan yang eksploitatif terhadap batu gamping menjadi konservasi, tidak gampang mengubah hal ini, maka saya sangat mendukung dan menghargai yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem," tutur Hanif dalam kunjungan ke Kabupaten Gunungkidul, DIY, Minggu (20/4).
Wilayah karst Gunung Sewu merupakan kawasan lindung strategis nasional yang luasnya mencapai lebih dari 75.000 hektare. Namun, sejarah panjang aktivitas penambangan batu gamping telah meninggalkan luka ekologis yang mendalam.
Baca juga: Menteri LH tinjau embung Wukirsari Bantul lokasi terdampak banjir
Melalui pendekatan regeneratif, KLH/BPLH bersama pemerintah daerah dan masyarakat kini menghadirkan solusi pemulihan yang tak hanya fokus pada aspek ekologis, tetapi juga memulihkan martabat dan keberdayaan warga.
"Langkah itu penting mengingat karst merupakan kawasan penting karena menyimpan stok karbon dunia. Bila terganggu maka berbahaya, karena nilai karbonnya lebih tinggi daripada pohon," katanya.
Salah satu titik yang dikunjungi adalah Pasar Ekologis Argo Wijil di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, bekas lokasi tambang aktif dari tahun 1976 hingga 2006 yang kini disulap menjadi pusat ekonomi desa.
Dikelola oleh BUMDes Mardi Gemi, pasar ini menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga, melibatkan puluhan pedagang lokal yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan mantan penambang.
"Kita tidak bisa bicara soal pemulihan lingkungan kalau masyarakat yang tinggal di sekitarnya tidak diberdayakan. Kita juga di sini bukan hanya menanam pohon atau membangun embung, tetapi juga menanam harapan dan membangun kemandirian," kata Hanif.
Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup nilai pengolahan sampah di TPA Banyuroto baik
Dalam kesempatan tersebut Menteri LH menjelaskan tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.
"Para petani Gari yang telah berkontribusi dalam merawat karst dan melakukan penghijauan sepatutnya mendapat imbalan jasa, dan ini sudah ada aturan hukumnya. Hal ini sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap budi baik warga merawat alam," katanya.
Sebagai bagian dari rekomendasi, KLH/BPLH mendorong Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk segera menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memasukkan perlindungan ekosistem karst berdasarkan daya dukung, daya tampung, dan nilai jasa lingkungannya.
Hanif menekankan bahwa Gunungkidul kini bukan sekadar lokasi pemulihan lingkungan, melainkan titik awal lahirnya model pembangunan berkelanjutan yang mengakar pada nilai lokal dan kolaborasi lintas sektor.
Baca juga: Menteri LH: Permasalahan sampah di DIY tidak sederhana
"Kita ingin model seperti ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi juga bisa ditiru di tempat lain, karena bangsa ini butuh lebih banyak kisah sukses yang dimulai dari desa," demikian Hanif Faisol Nurofiq.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
