Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah menyalurkan dana pemerintah lebih dari Rp163 miliar selama tahun 2020-2024 untuk mendorong geliat sektor perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Utara.
"Provinsi ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia, khususnya komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna dan cakalang," kata Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Dia mengungkapkan bantuan ratusan miliar tersebut disalurkan melalui program KKP secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan daerah.
Tujuan program bantuan mulai dari meningkatkan hasil tangkapan, perlindungan terhadap nelayan, hingga perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan kelolaan pemerintah daerah.
“Sepanjang tahun 2020–2024, KKP telah menggelontorkan bantuan di bidang subsektor perikanan tangkap dengan total lebih dari Rp163 miliar,” ungkap Latif di Jakarta.
Latif merinci bantuan yang sudah disalurkan antara lain ribuan unit alat penangkap ikan, mesin kapal, alat keselamatan pelayaran, perbaikan dan pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, tempat pemasaran ikan, hingga pembangunan puluhan ribu meter kubik penahan gelombang di sejumlah pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah daerah.
“Tahun 2024, sebanyak 106 unit kapal perikanan lengkap bersama alat tangkapnya juga kita berikan untuk nelayan terdampak bencana alam yang diharapkan dapat kembali bangkit dan meningkat produktivitasnya,” tutur Latif.
Ia menambahkan bahwa kegiatan pelayanan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai salah satu sentra utama perikanan tangkap di Sulawesi Utara turut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan dukungan pemerintah pusat.
Hingga awal tahun 2024, PPS Bitung telah mencatat sejumlah capaian signifikan. Di antaranya tercatat sebanyak 1.083 unit kapal bersandar dan melakukan kegiatan operasional. Selain itu, program pelatihan Awak Kapal Perikanan (AKP) telah menjangkau 13.899 orang nelayan.
Di sisi lain, kegiatan penerbitan SKN (Sertifikat Kecakapan Nelayan) sebanyak 608 orang, SKPI (Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan) untuk 231 orang, dan Basic Safety Training Fisheries (BSTF) II untuk 422 orang turut mendukung aspek keselamatan dan profesionalisme SDM sektor kelautan dan perikanan.
Tak kalah penting, layanan administrasi lainnya seperti penerbitan Buku Pelaut sebanyak 1.452 buku serta fasilitasi CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) untuk 111 kapal dan 529 orang menunjukkan peran aktif PPS Bitung dalam menjaga mutu hasil tangkapan serta menjamin keberlanjutan industri perikanan.
Lebih lanjut, Latif menjelaskan bahwa keragaan perizinan kapal perikanan di Sulawesi Utara juga menunjukkan dinamika positif. Saat ini, terdapat 960 kapal dengan izin pusat yang beroperasi di wilayah ini, terdiri dari 878 kapal penangkap dan 82 kapal pengangkut.
Selain itu, sebanyak 258 kapal berizin daerah juga tercatat, terdiri dari 238 kapal penangkap, 19 kapal lampu/pendukung operasi, dan 1 kapal pengangkut.
Sebanyak 357 kapal tercatat telah bermigrasi dari izin daerah menjadi izin pusat, terdiri dari 354 kapal penangkap dan 3 kapal pengangkut. Dari jumlah tersebut, 178 kapal telah dipasangi sistem pemantauan kapal (VMS), yang terdiri dari 176 kapal penangkap dan 2 kapal pengangkut.
Dari sisi kontribusi ekonomi, pelabuhan perikanan di Sulut mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp60,84 miliar sepanjang tahun 2024. Sementara itu, hingga 13 April 2025, nilai PNBP yang telah terkumpul mencapai Rp16,04 miliar.
Produksi perikanan dari kapal-kapal berizin pusat yang mendarat di pelabuhan Sulut pun cukup tinggi. Sepanjang tahun 2024, tercatat produksi sebesar 75.579 ton. Sementara hingga 13 April 2025, produksi telah mencapai 19.904 ton.
Dengan capaian itu, KKP berharap sinergi dan kesepahaman antara KKP dan Pemerintah Daerah perlu dijaga untuk memperkuat sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara karena sektor ini akan semakin berdampak luas, baik terhadap ketahanan pangan nasional maupun kesejahteraan nelayan.
Baca juga: KKP jalin kesepakatan mutu dengan 38 negara urai hambatan ekspor
Baca juga: KKP ungkap keunggulan VMS di kapal nelayan ketimbang GPS dan AIS
Baca juga: KKP soroti pentingnya petakan potensi pengembangan kawasan mangrove
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
