Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat berharap OJK Jabodebek dapat mengoptimalkan tugas pokok dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, khususnya di wilayah Jakarta.
Harry mengatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, terkait pengukuhan Edwin Nurhadi sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek.
Dia menyatakan bahwa pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KI DKI Jakarta dan OJK Jabodebek, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi publik di sektor jasa keuangan.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.
Menurut dia, prinsip-prinsip yang diemban OJK sangat sejalan dengan semangat yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Upaya melindungi konsumen dan masyarakat tidak bisa dilakukan secara tertutup. Diperlukan partisipasi publik dan transparansi yang nyata," kata Harry.
Baca juga: Pramono bakal gandeng OJK untuk persiapkan IPO Bank DKI
Harry menyebutkan, sinergi antara OJK dan Komisi Informasi menjadi langkah strategis untuk mendorong ekosistem jasa keuangan yang sehat, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan publik.
Harry menjelaskan bahwa dalam fungsi pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal dan asuransi, badan publik yang berada di bawah pengawasan OJK dapat dimonitor dan dievaluasi secara kolaboratif bersama KI DKI Jakarta.
Hal ini diyakini dapat memperkuat efektivitas kerja OJK serta meminimalisir permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan dan asuransi.
Selain itu, menurut Harry, dalam pengawasan sektor dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang lebih holistik dan berkelanjutan dengan keterlibatan Komisi Informasi.
Baca juga: Optimalisasi medsos bisa perkuat layanan keterbukaan informasi
Penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi harus didukung dengan keterbukaan informasi publik yang konkret dan dapat diakses.
Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, transparansi menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik.
"Informasi yang terbuka dan mudah diakses akan memperkuat posisi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan dan memastikan akuntabilitas penyelenggara jasa keuangan," katanya.
Harry juga mengatakan KI DKI Jakarta siap memperluas ruang kolaborasi dengan OJK Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan iklim keuangan yang lebih terbuka, inklusif dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
