Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melakukan penataan aset kementerian dan membuahkan hasil berupa pemanfaatan lahan negara seluas 45 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sekitar 170 ribu unit rumah rakyat.
Aset tanah yang berada di Depok, Jawa Barat itu disiapkan untuk dialihkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar dapat segera dimanfaatkan sejalan dengan program prioritas Presiden.
"Ada aset negara yang sifatnya idle, ini aset negara yang bisa dimanfaatkan dijadikan hunian yang layak bagi masyarakat melalui program-program Bapak Presiden, lokasinya juga bagus dan strategis," ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangannya yang dikonfirmasi, Rabu.
Baca juga: Menteri PKP apresiasi peran BRI terhadap keberhasilan program perumahan rakyat
Meutya mengatakan lahan yang dimiliki Kemkomdigi itu belum sempat dimanfaatkan, sehingga setelah penataan aset selesai dilakukan ia menggagas agar lahan itu dapat digunakan untuk mendukung program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komdigi yang telah menghibahkan tanah untuk program pembangunan rumah rakyat.
"Saya sangat berbahagia Ibu Meutya punya inisiatif untuk menyerahkan lahan kementerian yang cocok dijadikan perumahan rakyat di Depok," ujarnya.
Baca juga: Prabowo terima laporan pembangunan rusun di Cikarang seluas 30 hektare
Menteri yang akrab disapa Ara itu mengatakan tim Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi telah berkoordinasi dan melakukan survei di lokasi. Pihaknya memastikan lokasi tersebut telah siap untuk mendukung program pembangunan rumah rakyat.
Menteri Ara mengungkapkan saat ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tengah membahas mekanisme pengalihan aset serta skema pembangunan agar program ini dapat segera direalisasikan.
Dalam hal menyediakan rumah untuk rakyat, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan program 3 juta rumah per tahun.
Program ini adalah program strategis yang menargetkan penerima manfaatnya berupa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Secara rinci setiap tahunnya pemerintah berencana membangun sebanyak 1 juta unit hunian di perkotaan dalam bentuk rusun dan 2 juta unit hunian di perdesaan atau pesisir.
Baca juga: Menteri PKP: RUU Perumahan pertimbangkan rakyat, negara, dunia usaha
Baca juga: Prabowo ingin bentuk lembaga baru percepat pembangunan rumah untuk MBR
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
