Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Kemkomdigi) dan The Alan Turing Institute dari Inggris menjajaki peluang kolaborasi dalam membangun tata kelola pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria dan Prof. David Leslie selaku Direktur Riset Etika dan Inovasi Bertanggung Jawab dari The Alan Turing Institute membahas peluang kolaborasi antara kedua pihak dalam pertemuan bilateral di sela UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025 yang berlangsung di Bangkok, Thailand.
Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Kamis, Nezar menyampaikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment dan sedang menyiapkan Peta Jalan AI Nasional.
"Kami menyadari pentingnya membangun kerangka tata kelola AI yang tidak hanya berbasis risiko, tetapi juga berbasis hak, inklusi, dan nilai-nilai lokal," kata Nezar.
Salah satu tantangan dalam membangun kerangka tata kelola AI, menurut dia, adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan kepercayaan publik dalam sistem teknologi AI yang berkembang sangat cepat.
Baca juga: Wamenkomdigi paparkan penyiapan tata kelola AI di London Tech Week
Baca juga: Indonesia dan Slovakia ingin wujudkan tata kelola AI inklusif
Nezar mengundang Prof. David Leslie ke Indonesia untuk menghadiri lokakarya bersama pembuat kebijakan guna memperkuat arsitektur tata kelola AI nasional.
Prof. David Leslie menyambut antusias undangan tersebut.
Dia menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan bifokal dalam tata kelola AI, seperti ex-ante governance yang mencakup penilaian risiko dan dampak sosial sebelum sistem diluncurkan serta ex-post governance, yang meliputi audit dan mekanisme remediasi setelah sistem berjalan.
Dia juga mengemukakan perlunya kerangka regulasi yang menyeimbangkan hard law dan soft law serta membangun budaya desain dan inovasi yang bertanggung jawab melalui norma profesional dan praktik baik.
"Kami percaya bahwa regulasi AI yang efektif bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal membangun norma budaya dan kapasitas institusional. Di Inggris, misalnya, telah membangun praktik soft law selama satu dekade terakhir," katanya.
Pemerintah Indonesia dan The Alan Turing Institute sepakat untuk mengeksplorasi peluang kolaborasi dalam pertukaran pengetahuan dan praktik baik etika AI, riset bersama untuk sistem AI yang inklusif dan tanggap konteks Global South, kegiatan yang melibatkan publik seperti citizen assemblies dan co-design labs, serta penilaian dampak berbasis hak asasi dan keadilan sosial.
Baca juga: OJK terbitkan panduan tata kelola AI untuk industri perbankan
Baca juga: Pemerintah rampungkan pembuatan peta jalan AI di Indonesia bulan ini
Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
