Padang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menerapkan kebijakan pemutihan agar ratusan ribu PMI nonprosedural terdata secara resmi melalui kesepakatan bersama dengan negara penempatan.
"Yang kita lakukan sekarang upaya pemutihan terhadap PMI yang nonprosedural," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding saat mengunjungi Politeknik ATI Padang di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin.
Sebagai contoh, kata Menteri Abdul Kadir, pemutihan dengan Malaysia yang dikenal dengan istilah rekablibrasi. Melalui kebijakan ini, individu yang nonprosedural diberikan dokumen resmi dan langsung terdata di Kementerian P2MI.
Saat ini, sambung dia, kementerian terkait sedang menyusun atau menjajaki kerja sama dengan beberapa negara penempatan agar kebijakan pemutihan terhadap PMI nonprosedural ini bisa diimplementasikan.
"Kalau di Arab Saudi, kalau moratorium dibuka, janji mereka akan mengintegrasikan semua data non prosedural masuk," kata dia.
Menurut dia, saat ini hanya itu (pemutihan) cara paling efektif yang bisa dikerjakan untuk mengatasi ratusan ribu PMI nonprosedural yang tersebar di sejumlah negara.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengatakan, kedatangan Menteri P2MI ke Ranah Minang merupakan pintu masuk bagi daerah itu untuk mengirimkan tenaga kerja terampil ke luar negeri.
"Tentu ini akan membuka dan memperluas lapangan kerja. Cuman pesan saya, ketika sudah berhasil di luar negeri jangan lupa membangun Ranah Minang," pesan Vasko.
Menurut Vasko, kunjungan Menteri P2MI merupakan komitmen bersama serta kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan pekerja terampil ke luar negeri.
Baca juga: Menteri P2MI minta Kemenperin siapkan SDM untuk bekerja di luar negeri
Baca juga: Menteri P2MI paparkan bahaya calo palsukan identitas PMI ilegal
Baca juga: Menteri P2MI tegaskan aktor penyelundupan sabu-sabu 2 ton bukan PMI
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
