Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerataan energi bagi masyarakat telah berjalan dengan baik selama satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangan yang diperoleh di Jakarta, Senin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan, pihaknya sudah setahun menjalankan amanah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam waktu setahun ini, arah kebijakan energi nasional mulai berubah dengan sektor yang dulu identik dengan segelintir pemain besar kini perlahan memberi ruang bagi rakyat ikut mengelola dan menikmati hasil bumi negeri sendiri.
Sejumlah kebijakan lahir dengan semangat yang sama yakni berpihak pada rakyat, mulai dari program sumur masyarakat, tambang prorakyat, listrik desa, bantuan pasang baru listrik (BPBL), BBM untuk nelayan kecil, hingga transisi energi berkeadilan.
Semua kebijakan diarahkan untuk menegakkan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo.
"Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945," ujar Bahlil.
Pemerintah pun terus memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri salah satunya melalui program listrik desa dan BPBL.
Menteri ESDM beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan kabel listrik benar-benar sampai ke rumah warga.
Bahlil mengaku tak ingin ada anak Indonesia yang harus belajar dalam gelap, seperti masa kecilnya dulu.
"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan modal bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," kata Menteri ESDM.
Di sektor pertambangan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, pemerintah membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang.
Langkah ini menandai perubahan besar bahwa rakyat kini bukan hanya penonton, tapi juga bagian dari pengelolaan sumber daya alam.
"Yang selalu menjadi arahan Presiden bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya. Yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku," tegas Bahlil.
Selama satu tahun ini, Kementerian ESDM juga membekukan ratusan izin pertambangan karena tak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (jamrek).
Aktivitas tambang ilegal ditindak tegas melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, bekerja sama dengan lembaga dan aparat penegak hukum.
Kebijakan BBM satu harga serta BBM untuk nelayan kecil juga terus dilanjutkan agar para nelayan dapat melaut tanpa terbebani biaya tinggi.
Sementara, di sektor migas, pemerintah menghidupkan kembali sumur-sumur tua dan melibatkan masyarakat sekitar secara langsung melalui tata kelola sumur rakyat yang lebih baik.
Selain membantu meningkatkan produksi minyak dalam negeri, kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga.
"Satu tahun perjalanan Bahlil di Kementerian ESDM menandai arah baru sektor energi nasional yang lebih inklusif, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat," sebut keterangan tersebut.
Program bukan hanya soal infrastruktur atau produksi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kemandirian bangsa dengan cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan satu per satu.
Baca juga: Menteri ESDM siap tindaklanjuti sampah perkotaan jadi waste to energy
Baca juga: Menteri ESDM: Sumur minyak rakyat membangun perekonomian lokal
Baca juga: Prabowo perintahkan percepatan kilang dan legalitas sumur rakyat
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
