Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung penuh program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mewujudkan akurasi, transparansi, efisiensi dan aksesibilitas masyarakat terhadap bansos sehingga lebih tepat sasaran.
"Kita berharap digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran)," kata Wamensos Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastucture pada Program Perlindungan Sosial di Kantor DEN, Jakarta, Jumat.
Agus mengemukakan penyaluran bansos selama ini kerap menghadapi kendala, salah satunya terkait data penerima bansos sehingga menyebabkan pendistribusian tidak tepat sasaran.
"Kita berharap betul dengan adanya digitalisasi ini ke depan, bantuan-bantuan sosial betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh keluarga penerima manfaat," ujar dia.
Baca juga: Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos
Ia melanjutkan saat ini Kemensos sedang mendistribusikan bansos triwulan II 2025 dan penebalan bansos untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Pendistribusian tersebut menggunakan data transisi yang sebelumnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kalau kemarin kita menggunakan DTKS, sekarang menggunakan DTSEN, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025," ucapnya.
Hingga kini, Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus berkoordinasi untuk memutakhirkan DTSEN secara berkala karena masih terdapat inclusion error atau kesalahan dalam data di mana seseorang yang seharusnya tidak termasuk sebagai penerima manfaat, justru terdaftar dan menerima bansos.
"Kita melakukan ground check supaya DTSEN dengan penerima manfaat itu betul-betul sesuai. Melakukan pemutakhiran sesuai dengan Inpres itu selama tiga bulan sekali bekerja sama dengan BPS," paparnya.
Baca juga: Mensos gandeng PPATK pastikan bantuan sosial tepat sasaran
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi dukungan Kemensos terhadap program digitalisasi bansos. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang terlibat pada penyusunan rencana digitalisasi ini agar saling mendukung, utamanya dalam berbagi data maupun informasi.
"Jadi semua harus saling mendukung, itu kunci kalau kita melakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan," katanya.
Luhut meyakini program digitalisasi bansos ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
Baca juga: Luhut tinjau kesiapan digitalisasi program bansos
"Dan teknologi pun saya lihat selama berapa waktu terakhir, saya percaya diri bahwa kita bisa, dan bangsa ini adalah bangsa hebat. Kita kompak saja, saling memberitahu dan mau juga diberi tahu, serta saling dengar dan mau juga didengar, karena masalahnya itu kadang-kadang kalau kita pemimpin, kita paling tahu semua, padahal enggak bisa begitu," tuturnya.
Sebelumnya, DEN mencanangkan rencana pengembangan infrastruktur digital publik terhadap program Perlindungan sosial (Perlinsos). Digitalisasi ini dinilai penting untuk memperoleh data yang akurat sehingga bansos yang disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
Pendekatan digitalisasi tersebut nantinya mengadopsi digital public infrastucture (DPI) untuk program Perlinsos. Dalam DPI akan berisi tiga tampilan, yakni identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan pertukaran data.
Baca juga: Bansos jadi instrumen perkuat pertumbuhan ekonomi inklusif
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
