Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memperketat pengawasan penggunaan anggaran pelatnas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan dana yang disalurkan kepada cabang olahraga sampai kepada atlet dan digunakan sesuai peruntukannya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pengawasan dilakukan hingga memastikan tidak ada pemotongan hak atlet oleh pengurus cabang olahraga.
“Kalau nanti ada hak atlet yang dipotong oleh cabang olahraga, laporkan kepada kami. Nanti akan kami periksa bersama BPKP,” kata Erick di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.
Erick mengatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian negara, Kemenpora akan menindaklanjutinya melalui mekanisme pemeriksaan yang lebih lanjut.
“Kalau ditemukan kerugian negara, baru kami tindak lanjuti melalui BPK. Kami ingin persoalan korupsi, baik di internal Kemenpora maupun di cabang olahraga, benar-benar dituntaskan,” ujarnya.
Menurut Erick, perlindungan terhadap atlet harus menjadi prioritas karena atlet merupakan pihak yang berada di garis depan dalam memperjuangkan prestasi Indonesia di ajang internasional.
Baca juga: Anggaran pelatnas Asian Games 2026 naik jadi Rp222 miliar
“Perlindungan terhadap atlet harus menjadi yang utama karena atlet adalah pahlawan olahraga kita,” katanya.
Ia menegaskan anggaran pelatnas yang telah dialokasikan pemerintah tidak boleh mengendap di Kemenpora dan akan segera disalurkan kepada cabang olahraga setelah proses administrasi selesai.
Erick mengatakan proses pencairan dilakukan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersedia dan Kemenpora akan langsung meneruskan dana tersebut kepada cabang olahraga.
“Kami tidak ingin anggaran mengendap di Kemenpora. Setelah prosesnya selesai, langsung kami salurkan kepada cabang olahraga. Namun, tetap kami periksa apakah hak atlet benar-benar diterima dan tidak ada pemotongan,” ujar Erick.
Pengawasan anggaran menjadi salah satu bagian dari pembenahan tata kelola yang dilakukan Kemenpora.
Baca juga: Erick Thohir: Kemenpora 'naik kelas' dalam tata kelola
Erick mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kejaksaan untuk memastikan penggunaan anggaran olahraga memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Selain itu, Kemenpora mulai menerapkan sistem e-procurement dan e-budgeting untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.
“Semuanya harus transparan. Jangan sampai ada lagi anggaran yang disalahgunakan atau dimainkan seperti pada masa lalu,” katanya.
Erick mengatakan seluruh anggaran pelatnas kini juga menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI), dengan sasaran yang ditentukan secara spesifik berdasarkan cabang olahraga, nomor pertandingan, dan atlet.
Menurut dia, sistem tersebut diterapkan agar penggunaan anggaran negara makin tepat sasaran sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak atlet.
Baca juga: Kemenpora mulai danai pelatnas menuju Olimpiade Los Angeles 2028
Pewarta: Muhammad Ramdan
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
