Kemenko PMK: RAN Pemajuan Kebudayaan jadi acuan pembangunan bangsa

2 months ago 19

...Mari kita wujudkan RAN-PK ini sebagai instrumen nyata, bukan sekadar arsip. Kebudayaan harus menjadi roh pembangunan nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan (RAN-PK) akan menjadi acuan pembangunan bangsa.

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menegaskan kebudayaan bukan sekadar ornamen pembangunan, melainkan menjadi jiwa yang menuntun arah pembangunan bangsa.

"Kebudayaan adalah kekuatan transformatif, bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing global," ujar Warsito.

Penyusunan RAN-PK tahun 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) 2025–2045 yang menjadi arah strategis pembangunan kebudayaan nasional dalam dua dekade ke depan.

Warsito menegaskan, RAN-PK harus menjadi peta jalan konkret untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadi dokumen operasional yang merinci arah kebijakan sektoral dan lintas sektoral, integrasi program kebudayaan di seluruh kementerian/lembaga, target capaian yang terukur, hingga mekanisme pelaksanaan dan indikator keberhasilan.

RAN-PK juga diharapkan bukan sekadar menjadi dokumen teknokratik, melainkan bentuk nyata dari komitmen kolektif lintas sektor.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga punya komitmen konkret. RAN-PK adalah kerja bersama dan menjadi warisan kebijakan untuk generasi mendatang,” ucapnya.

Warsito menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian bersama, pertama, sinergi lintas sektor sejak tahap perencanaan; kedua, komitmen konkret dalam bentuk program dan indikator kinerja; ketiga, keberpihakan anggaran yang mencerminkan posisi strategis kebudayaan sejajar dengan sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Ia juga menekankan bahwa kebudayaan harus menjadi warisan hidup bangsa, bukan sekadar dokumentasi.

"Mari kita wujudkan RAN-PK ini sebagai instrumen nyata, bukan sekadar arsip. Kebudayaan harus menjadi roh pembangunan nasional," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta menekankan pentingnya memasukkan aspek kecerdasan buatan (AI) dalam program pemajuan kebudayaan, agar teknologi tidak mengikis nilai budaya, tetapi memperkaya kreativitas dan coraknya.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Qurrota A’yun, juga mengingatkan perlunya model pendanaan yang terbuka dan partisipatif, tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga menggandeng sumber pendanaan alternatif melalui pendekatan multipihak.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article