Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola pemerintahan bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan melalui pendekatan yang inklusif, adil, serta berbasis hak asasi manusia (HAM).
Saat memberikan kuliah umum kepada peserta kursus kepemimpinan nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Kamis (3/7), Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan langkah tersebut merupakan salah satu mandat besar dari pemerintah yang saat ini diemban oleh Kemenko Kumham Imipas.
"Negara yang kuat bukan berarti dominan, melainkan negara yang adil dan berpihak pada rakyat," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Yusril pun menjabarkan arah kebijakan dan Rencana Strategis Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025–2029, dengan visi besar yang diusung, yakni terwujudnya sinergi pembangunan yang berkeadilan dan inklusif dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Lemhannas harap peserta P3N miliki karakter kepemimpinan nasional
Ia juga memaparkan lima isu strategis nasional yang menjadi fokus koordinasi lintas sektor Kemenko Kumham Imipas, antara lain fragmentasi hukum dan over-regulation, pelanggaran HAM berat dan ketidakpuasan publik, reformasi keimigrasian dan mobilitas global, krisis kepadatan di lembaga pemasyarakatan, serta revitalisasi pemasyarakatan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenko Kumham Imipas telah menetapkan lima pilar strategis pembangunan, termasuk reformasi hukum nasional, pemajuan HAM, modernisasi imigrasi, reformasi pemasyarakatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.
Sementara kepada para peserta Lemhannas, Menko Yusril menyampaikan sejumlah pesan penting yang merefleksikan berbagai nilai strategis kepemimpinan nasional, yakni membangun perspektif hukum yang sistemik, menjadikan hukum sebagai alat pembentukan peradaban, serta memperkuat sinergi lintas sektor dan masyarakat sipil.
Ia juga menekankan pentingnya peran Lemhannas sebagai kawah candradimuka kader kepemimpinan nasional yang turut memperkuat cara pandang kebangsaan serta visi strategis lintas sektor.
"Saudara-saudara adalah calon pemimpin masa depan yang harus menjadi katalis perubahan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ucap Yusril.
Dia pun menegaskan kesiapan Kemenko Kumham Imipas untuk menjadi mitra strategis Lemhannas dalam membentuk ekosistem kebijakan yang responsif, inklusif, dan berkeadaban demi Indonesia yang lebih adil serta bermartabat.
Adapun forum bergengsi tersebut dihadiri oleh Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dan jajaran pimpinan tinggi Lemhannas serta Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya.
Baca juga: Wamen PKP: Prabowo simbol kemewahan kepemimpinan di dunia global
Baca juga: Menkum: Kepemimpinan terbuka atas masukan buat layanan publik maksimal
Baca juga: Wamendikdasmen: Inovasi menjadi keniscayaan dalam memimpin perubahan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
