Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengutamakan pencegahan dalam pengendalian kebakaran hutan di Indonesia, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum bagi siapapun yang melanggar kawasan konservasi hutan.
"Terkait dengan pengendalian kebakaran hutan itu kita lebih mengutamakan kepada pencegahan, karena kalau sudah terjadi kebakaran, sulit untuk melakukan upaya-upaya pemadaman, walaupun kita tetap melakukan pemadaman, tetapi lebih utama pada pencegahan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Lukita Awang Nistyantara dalam konferensi pers di Kantor Kemenhut Jakarta, Rabu.
Baca juga: Membebaskan Indonesia dari kepungan asap karhutla
Lukita memaparkan, pada periode semester awal 2025, berdasarkan data pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi, ada 854 titik panas atau hotspot dengan luas kebakaran 8.594 hektare.
Berdasarkan data Sipongi tersebut, sebagian besar titik hotspot berada di Nusa Tenggara Timur, yakni 1.424 titik, kemudian di Kalimantan Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Barat.
"Berdasarkan tren hotspot di Indonesia itu memang titik kebakaran dimulai pada bulan Juli sampai November. Untuk itu, tim kita bersama Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan tim lainnya yang ada di lapangan, terus bergerak cepat melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran," ujarnya.
Lukita juga memaparkan, Kemenhut telah melibatkan 376 kelompok masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan.
Baca juga: BNPB: 44 orang ditetapkan tersangka kasus karhutla di Riau
Selain itu, Direktorat Jenderal Gakkum juga telah menangani 210 pengaduan selama tahun 2025, dan menyelesaikan kasus pidana P-21 (hasil penyidikannya telah lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materil) sebanyak 19 kasus.
"Kemudian ada 55 kegiatan penertiban kawasan hutan dalam rangka penyelamatan daerah aliran sungai, serta 46 operasi pengaman kawasan dan peredaran hasil hutan, yang mana dari situ ada 24 perambahan hutan, dengan 102.076,1 hektare luas hutan yang sudah kita amankan," ujar dia.
Ia melanjutkan, ada tujuh kasus pembalakan liar yang telah ditangani Kemenhut. Sebanyak 271 ribu meter kubik kayu juga telah diamankan, serta kegiatan operasi memberantas perdagangan ilegal dan perburuan satwa liar sebanyak 15 kasus.
"Dari kegiatan pengendalian kebakaran hutan, kami melaporkan bahwa hingga semester ini, ada 941 frekuensi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dengan luas area yang ditangani 4.700 hektare," ucapnya.
Baca juga: Menteri LH: Pembakaran lahan bentuk kejahatan lingkungan berat
Selain itu, pada Mei 2025, Kemenhut juga telah mengamankan kasus penambangan emas di Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Bojonegoro.
"Di situ kami mengamankan empat ekskavator sebagai barang bukti, kemudian melakukan penyidikan terhadap dua kasus korporasi dan dua kasus perseorangan," tuturnya.
Pada Bulan Juli 2025, Kemenhut juga telah menangani kasus tambang di Bogor dan berhasil mengamankan delapan alat berat, ekskavator dan dua dump truck serta sembilan saksi pekerja di lapangan.
"Kemudian juga pada bulan Juli 2025 terkait dengan pengawasan-pengawasan kebakaran hutan, kita telah melakukan kegiatan-kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat dan Papua Barat," katanya.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
