Kemendes PDT bakal jadi kontributor utama ketahanan pangan di desa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjadi kontributor utama dalam mendorong ketahanan pangan, utamanya pada level desa.

“Sebenarnya bahasa mudahnya swasembada pangan di level desa itu Pak Menteri (Mendes PDT Yandri Susanto) membayangkan desa itu bisa mempunyai produk unggulan di masing-masing desa. Pak Menteri selalu menyebutnya adalah desa cabai, desa tomat, desa padi, desa ikan, dan sebagainya,” kata Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Samsul Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Samsul mengatakan itu dalam rakor bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan di Sulawesi Selatan, dimana Menko Zulkifli menegaskan kepada semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) untuk segera melaksanakannya.

Baca juga: Mendes: Fokus dana desa untuk atasi kemiskinan hingga ketahanan pangan

"Dalam forum ini juga selalu disampaikan 20 persen dari Dana Desa itu dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, sehingga kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, mereka juga segera untuk menindaklanjuti,” ujar Samsul.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kemendes PDT akan menjadi kontributor utama dalam mendorong dan menyukseskan ketahanan pangan, terutama di level desa, karena 20 persen dari Dana Desa atau sekitar Rp16 triliun adalah minimal yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong terciptanya ketahanan pangan di level desa, swasembada pangan di level desa.

Baca juga: Hari Desa Nasional 2025: Desa, gizi dan pangan

Dia menjelaskan beberapa hal yang dibahas dalam rapat koordinasi ini terkait jaringan irigasi di Sulawesi Selatan, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, dan rehabilitasi mangrove dan silvofishery.

Adapun rapat terbatas ini, katanya, bertujuan menyatukan persepsi seluruh institusi terkait beserta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.

Menurutnya, kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarpihak dapat mewujudkan Indonesia bebas dari impor semua bahan pangan dan tercapainya swasembada pangan.