Banda Aceh (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir, mengingatkan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) harus mendukung dan 83 kegiatan prioritas utama RPJMN 2025-2029 hingga proyek strategis nasional.
"Pastikan dokumen RPJMA 2025-2029 secara nyata mendukung dan berkontribusi terhadap 83 kegiatan prioritas utama RPJMN, program dan proyek strategis nasional," kata Tomsi Tohir di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Tomsi dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJM Aceh 2025–2029, di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Dirinya menyampaikan, Musrenbang harus dijadikan sebagai momen strategis untuk memastikan arah kebijakan dan program daerah yang sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Maka, perlu adanya sinkronisasi dengan rencana pembangunan nasional.
Baca juga: Mendikdasmen tandai pembangunan SMK Muhammadiyah Banda Aceh
Baca juga: Gubernur Aceh usul pembangunan terowongan Geurutee ke Menteri PU
Tomsi menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Dijelaskan, kondisi ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh di atas lima persen pada periode 2025, dengan proyeksi meningkat secara gradual hingga 2029.
Target pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dengan dukungan sektor unggulan dan peningkatan kualitas belanja daerah.
Selain itu, dia juga menekankan penguatan transformasi ekonomi inklusif, Pemerintah Aceh perlu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk daerah.
"Peran UMKM, koperasi dan BUMD harus diperkuat untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi antarwilayah," ujarnya.
Kemudian, perlu integrasi penanggulangan kemiskinan dan kesempatan kerja, penajaman target program perlindungan sosial perlu dilakukan berbasis data P3KE dan diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi seperti usaha mikro dan padat karya.
"Di samping itu, pembangunan berbasis komunitas melalui dana desa perlu difokuskan untuk mendukung rumah tangga miskin ekstrem secara langsung," katanya.
Daerah, kata Tomsi, juga perlu melakukan akselerasi SDM dan layanan dasar melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta intervensi gizi terintegrasi. Penurunan stunting harus difokuskan pada keluarga berisiko tinggi dengan pendekatan konvergensi lintas sektor yang efektif.
Tak hanya itu, dirinya juga menekankan agar pemerintah daerah melakukan inovasi dan akselerasi program unggulan daerah.
Dalam Dokumen RPJMA 2025-2029, Aceh dapat memuat potensi unggulan daerah dalam bentuk program prioritas yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan. Lalu, alokasi anggarannya difokuskan pada target kinerja pelayanan publik, tidak berdasarkan pemerataan antar OPD, atau alokasi sebelumnya.
"Pastikan memiliki data yang akurat untuk menjadi baseline dalam pengambilan kebijakan, dan setiap pelaksanaan program atau kegiatan agar memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Tomsi Tohir.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategis yang berangkat dari kondisi riil daerah, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat.
Musrenbang ini, menjadi forum penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif, guna memastikan pembangunan Aceh lima tahun mendatang berjalan terarah dan berorientasi hasil.
Dirinya turut menekankan perlunya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, serta dengan rencana induk pemanfaatan dana otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045.
Selain itu, Gubernur juga meminta perhatian Pemerintah Pusat terkait beberapa hal prioritas lain, seperti perpanjangan dana otonomi khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
"Apresiasi saya kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung proses perencanaan pembangunan Aceh. Semoga Musrenbang ini menjadi awal bagi terwujudnya Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing," demikian Mualem.*
Baca juga: Pemprov Aceh bangun 39.685 rumah layak huni untuk warga miskin
Baca juga: Gubernur bakal garap potensi empat pulau di Aceh Singkil
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
