Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.
1. Prabowo: RI - Afrika Selatan sepakat percepat kerja sama pertahanan
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Afrika Selatan sepakat mempercepat pelaksanaan kerja sama pertahanan yang telah disepakati pada 2023.
"Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk mempercepat implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang kami sepakati pada tahun 2023. Dan kami akan bergerak maju untuk itu.," kata Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Selain bidang pertahanan, kata Presiden Prabowo, kedua negara juga membahas peluang kerja sama di sektor pertanian, energi, serta hubungan antar masyarakat, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan serta kemungkinan pemberlakuan bebas visa timbal balik.
2. Dedi ancam copot pejabat yang sembunyikan data APBD didepositokan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual, termasuk terkait APBD Jabar yang didepositokan di perbankan.
Dedi menegaskan ancaman tersebut tidak pandang bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu.
3. Golkar akan panggil pelapor ujaran kebencian terhadap Bahlil
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan memanggil pihak-pihak yang melaporkan ke polisi terkait ujaran kebencian terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, sebab hal itu bukan arahan dari DPP.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji memastikan bahwa tidak ada arahan dari DPP Partai Golkar untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dia pun ingin mengetahui maksud dari para pihak-pihak tersebut yang melaporkan ke polisi.
"Kita tidak tahu ya teman-teman, anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan," kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.
4. Soal renovasi ponpes pakai APBN, Istana: Kita lihat kemampuan negara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung renovasi bangunan pondok pesantren (ponpes), dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
"Tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya, dalam hal ini APBN, manakala yang berkenaan dengan proses-proses pembangunan itu akan dibebankan kepada APBN," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Prasetyo mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu menghitung dan menginventarisasi bersama untuk menentukan pondok pesantren yang berpotensi menerima dukungan anggaran.
5. Soal Ditjen Pesantren, Istana: Prabowo taruh perhatian besar terhadap ponpes
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hadirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama lantaran Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian terhadap pondok pesantren.
"Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal," kata Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Prasetyo menjelaskan perhatian tersebut berawal dari peristiwa yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari kejadian itu, pemerintah menilai perlu adanya perhatian lebih besar terhadap sekitar 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
