Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan bahwa kebutuhan dasar harus menjadi prioritas pada pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran 2025.
"Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan," kata Wibi di Jakarta, Jumat.
Menurut Wibi, perubahan KUA-PPAS tidak boleh menjadi proses teknis pembahasan anggaran semata. Sebaliknya, harus menjadi bahan koreksi terhadap kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.
Ia juga meminta agar setiap komisi di DPRD DKI dapat membahas anggaran secara lebih optimal, demi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga Jakarta.
"Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat," ujarnya.
Wibi menambahkan, anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir serta pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian utama.
Karena, kata dia, setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil 'copy-paste' yang tidak menyentuh masyarakat.
"Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta," katanya.
Baca juga: DKI sebut APBD 2025 Rp91,34 triliun tertinggi sepanjang sejarah
Baca juga: DPRD minta DKI optimalkan potensi pendapatan pajak daerah
.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
