Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan mendapatkan alokasi 209.809 kiloliter (kl) bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kereta api pada tahun 2025 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.
"Pemerintah tahun ini menetapkan 209.809 kiloliter BBM subsidi untuk kereta api," kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba, di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan bahwa hal itu mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2024 alokasi kuota BBM subsidi untuk KAI sebesar 196.653 kl.
Pada tahun 2025, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan peningkatan sebanyak 13.156 kl atau sekitar 6,7 persen.
"KAI menyambut baik peningkatan kuota BBM subsidi yang diberikan oleh Pemerintah melalui BPH Migas pada tahun 2025," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan perhatian yang besar terhadap kelancaran operasional transportasi kereta api di Indonesia yang memberikan manfaat bagi banyak masyarakat untuk beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.
"Peningkatan ini tentu saja merupakan bentuk kepercayaan pemerintah dalam mendukung transportasi kereta api yang efisien dan ramah lingkungan," ujar Anne pula.
Kuota tersebut akan digunakan untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian kereta penumpang 184.036 kl; kereta barang komoditas klinker 913 kl; kereta barang komoditas parcel 3.996 kl; kereta barang komoditas peti kemas 15.593 kl; dan kereta barang komoditas semen 5.271 kl.
Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, kata Anne pula, distribusi kuota BBM subsidi tersebut akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan operasional tiap Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI
Dia merinci alokasi kuota untuk masing-masing wilayah yakni Daop 1 Jakarta 56.892 kl; Daop 2 Bandung 18.969 kl; Daop 3 Cirebon 5.191 kl; Daop 4 Semarang 15.182 kl; Daop 5 Purwokerto: 12.917 kl; Daop 6 Yogyakarta 21.909 kl; Daop 7 Madiun 6.756 kl.
Selanjutnya, Daop 8 Surabaya: 50.877 kl; Daop 9 Jember 6.482 kl; Divre I Sumatera Utara 6.564 kl; Divre II Sumatera Barat 2.779 kl; Divre III Palembang 2.413 kl; Divre IV Tanjungkarang 2.634 kl; Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan 244 kl.
Anne menegaskan bahwa peningkatan kuota BBM subsidi akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KAI, dengan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap pengelolaan dan distribusi BBM.
KAI juga berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta menjadikan transportasi kereta api sebagai pilihan utama yang ramah lingkungan dan efisien.
Lebih lanjut, Anne mengatakan bahwa KAI berterima kasih kepada Pemerintah dan BPH Migas atas peningkatan kuota BBM subsidi tersebut. Peningkatan itu sangat penting untuk memastikan operasional kereta api tetap berjalan lancar untuk mendukung perekonomian Indonesia.
Selain itu, KAI juga akan manfaatkan kuota BBM subsidi tersebut untuk pengembangan jaringan transportasi, seperti KA Perintis Makassar-Parepare yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mempermudah mobilitas, dan tentunya mendorong ekonomi daerah.
“Melalui peningkatan kuota pada kebijakan BBM subsidi untuk tahun 2025 yang diamanahkan, KAI berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan ekonomi nasional, serta menghadirkan solusi ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Anne.
Baca juga: KAI-BPH Migas pastikan BBM subsidi KA perintis di Sulsel tepat sasaran
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
