Moskow (ANTARA) - Separuh warga Inggris menginginkan Perdana Menteri Keir Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves untuk mengundurkan diri, menurut hasil jajak pendapat oleh lembaga riset dan analisis pemasaran Opinium.
Menurut jajak pendapat tersebut, 56 persen responden mendukung pengunduran diri Starmer, 26 persen menentangnya, sementara 19 persen tidak dapat memberikan jawaban pasti.
Reeves bahkan terbukti kurang populer dibandingkan atasannya, dengan 57 persen responden mendukung pengunduran dirinya, sementara hanya 19 persen yang menginginkannya melanjutkan jabatannya sebagai kepala Departemen Keuangan, dan 24 persen merasa sulit untuk mengungkapkan pendapat mereka.
Ketidakpercayaan terhadap Reeves juga lebih tinggi dibandingkan dengan Starmer. Menurut hasil jajak pendapat, 67 persen responden tidak mempercayai kepala Departemen Keuangan tersebut, dibandingkan dengan 19 persen yang menyatakan percaya padanya. Untuk Starmer, angkanya masing-masing 65 persen yang tidak percaya dan 24 persen yang percaya.
Menjelang pengumuman anggaran pemerintah, 58 persen responden berpendapat bahwa keputusan pemerintah Partai Buruh tentang pengeluaran dan perpajakan tidak adil, sementara hanya 14 persen yang mengharapkan keputusan yang adil.
Menurut jajak pendapat tersebut, 77 persen responden memperkirakan akan ada kenaikan pajak oleh otoritas, dengan 61 persen di antaranya menilai bahwa rencana kenaikan itu merupakan keputusan yang keliru.
Setengah dari responden meyakini bahwa Reeves sejak awal telah merencanakan kenaikan pajak tersebut, dan hanya 20 persen yang menyatakan keputusan itu merupakan akibat dari memburuknya situasi ekonomi setelah pemilihan umum 2024 yang dimenangkan Partai Buruh.
Data survei juga menunjukkan bahwa 61 persen responden tidak percaya bahwa Starmer dan Partai Buruh yang dipimpinnya telah bersikap jujur kepada para pemilih mengenai persoalan mendesak yang dihadapi Inggris menjelang pemilu 2024; sementara 22 persen responden berpendapat sebaliknya.
Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 5-7 November dengan melibatkan 2.050 orang dewasa Inggris, meski margin kesalahan tidak disebutkan.
Departemen Keuangan Inggris, menjelang pengumuman anggaran, menghadapi masalah untuk menutup defisit anggaran puluhan miliar poundsterling.
Defisit anggaran muncul akibat meningkatnya biaya pembayaran utang nasional, meningkatnya pembayaran sosial, termasuk pengeluaran untuk bantuan pembayaran tagihan utilitas yang meningkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta akibat stagnasi ekonomi dan penurunan produktivitas.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Raja Inggris Charles III cabut gelar pangeran dari Andrew
Baca juga: Inggris resmi larang aksi protes di depan rumah pejabat publik
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
