Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bantuan sosial beras disalurkan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah-daerah non-penghasil beras dan daerah-daerah yang harga berasnya melebihi harga pokok penjualan (HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam periode Juni—Juli 2025, pemerintah menyalurkan bantuan sosial berupa beras, yang totalnya selama 2 bulan itu mencapai 360.000 ton.
“Strateginya (penyaluran bantuan beras, red.) karena kita harus menjaga NTP jangan sampai turun, pertama, pemerintah membagi bansos berupa pangan atau beras kepada daerah yang tidak menghasilkan beras atau minim (produksi beras),” kata Mentan Andi Amran Sulaiman saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Amran menyebut daerah-daerah yang bukan penghasil beras itu di antaranya kawasan perkotaan ataupun daerah-daerah di Papua dan Kepulauan Maluku. Amran melanjutkan pemerintah dapat menyalurkan beras ke daerah tersebut bisa langsung untuk 2 bulan.
Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut pemerintah harus melindungi daerah-daerah penghasil beras saat menyalurkan bantuan sosial berupa beras dalam periode 2 bulan ini.
Baca juga: Menkeu: KPM dapat tambahan Rp400 ribu dan 20 kg beras pada Juni–Juli
Baca juga: Mentan ungkap SPHP dan bantuan beras 10 kg belum disalurkan
Oleh karena itu, khusus di Pulau Jawa, bantuan beras itu disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di kabupaten-kabupaten yang HPP-nya melebihi angka yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Ini strategi kami lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik. Sekali lagi, Alhamdulilah, sektor pertanian, komponen NTP cukup baik, dan stok kita cukup aman,” kata Amran.
Dalam jumpa pers yang sama, Amran menyebutkan nilai tukar petani (NTP) per Mei 2025 naik menjadi 121. Amran menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 110, dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama tahun lalu sebesar 116.
NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan atau daya beli petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani dalam posisi surplus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan yang sama, mengumumkan lima insentif ekonomi pemerintah untuk periode Juni—Juli 2025 yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Lima insentif itu mencakup diskon sektor transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah (BSU), penambahan bansos, diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja.
Sri Mulyani menjelaskan lima paket kebijakan itu dikeluarkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah pada Juni-Juli 2025.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
