Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia optimistis komoditas unggulan nasional bisa mendapatkan bebas tarif impor dalam kesepakatan dagang final dengan Amerika Serikat (AS) yang kini masih dalam pembahasan usai Indonesia mendapatkan penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini bahwa produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh Amerika Serikat seperti kelapa sawit, kakao, dan karet akan mendapatkan tarif nol persen.
Ia mengatakan di Jakarta, Senin, pemerintah juga tengah meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif.
Dalam proses perundingan dan negosiasi tersebut, lanjut dia, pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan nasional, dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS.
Airlangga memastikan penawaran yang disampaikan pihaknya kepada Pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.
Baca juga: Ekonom soroti dampak turunnya tarif dagang AS-China bagi Indonesia
Ia menuturkan, saat ini proses penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tengah berlangsung untuk memastikan seluruh klausul sesuai dengan regulasi nasional dan komitmen internasional, serta dapat diimplementasikan dengan baik.
Pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan pembahasan lebih lanjut pada akhir November 2025, setelah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Haryo Limanseto menyatakan bahwa pendekatan Indonesia dalam negosiasi tarif tersebut dilakukan secara terukur, mencerminkan kehati-hatian diplomasi ekonomi Indonesia.
Ia juga mengatakan bahwa Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi bebas dan aktif, yang memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo katakan negosiasi tarif AS nol persen masih berlangsung
Baca juga: Ekonom: RI perlu daya tawar lebih agar AS beri tarif rendah bagi sawit
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
