Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan Kerangka Kerja Program Negara (Country Programming Framework/CPF) 2026-2030 untuk memperkuat transformasi sistem pangan dan pertanian berkelanjutan.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo mengatakan CPF selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Secara umum, CPF 2026-2030 mencakup dukungan FAO dalam seluruh aspek kunci untuk mentransformasi sistem pertanian-pangan kita, memajukan ketahanan iklim, serta adaptasi risiko yang akan memperkuat fondasi kita dalam jangka panjang,” ujar Teguh dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.
CPF yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (20/8), menjadi kerangka kerja sama Indonesia dan FAO selama lima tahun dengan fokus pada penguatan sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
Kerangka tersebut memuat tiga bidang utama kerja sama, yakni transformasi sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif, konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan penguatan sistem terintegrasi yang responsif terhadap risiko berbasis pendekatan Satu Kesehatan (One Health).
Baca juga: Mentan: Produksi beras RI peringkat keempat dunia versi FAO
CPF juga mengarahkan dukungan FAO terhadap empat sasaran, yakni produksi, gizi, lingkungan, dan kehidupan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapa pun, sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dan global.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan pemerintah menginginkan kemitraan Indonesia dan FAO berkembang menjadi hubungan dua arah, termasuk melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
“Kami ingin hubungan Indonesia-FAO semakin berkembang menjadi kemitraan dua arah. Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan dan dukungan teknis, tetapi juga dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan pembelajaran melalui pertukaran pengetahuan serta Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular,” ujar Suwandi.
Selain RPJMN, CPF 2026-2030 diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSDCF) 2026-2030.
Dokumen tersebut disusun melalui konsultasi dengan Kementerian Pertanian, Bappenas, kementerian dan lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dengan memanfaatkan pembelajaran dari pelaksanaan CPF periode sebelumnya.
Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal mengatakan pendekatan CPF dirancang dengan melihat keterkaitan antara pertanian, ketahanan pangan dan gizi, pengelolaan sumber daya alam, aksi iklim, perlindungan sosial, kesehatan, serta pembangunan ekonomi.
"Pandangan holistik ini sangat penting dalam mengatasi tantangan yang kompleks dan saling berkaitan," ucap Rajendra.
Menurut FAO, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sistem pangan dan pertanian, antara lain perubahan iklim, ketimpangan akses terhadap pangan sehat, serta kemiskinan di kalangan petani yang sebagian besar merupakan petani skala kecil.
Laporan The State of Food and Agriculture 2026 menyebut sekitar 68 persen penduduk Indonesia masih belum mampu membeli pola makan sehat.
Baca juga: APEC bahas penyuntingan gen untuk perkuat ketahanan pangan kawasan
Pelaksanaan CPF juga diarahkan untuk memperkuat investasi dalam transformasi sistem pangan dan pertanian melalui penganggaran, mobilisasi pendanaan campuran (blended finance), investasi bersama, serta pelibatan sektor swasta.
FAO menyatakan dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi, kesehatan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif, serta keberlanjutan sistem pangan dan pertanian Indonesia.
"FAO tetap teguh pada komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam mempercepat perubahan transformatif pada sistem pangan-pertanian, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif, serta masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Rajendra.
Baca juga: RAPBN 2027: Jaga ketahanan pangan, nyalakan kemandirian energi
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
