Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi memperbaiki tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Menurut Esther, penataan ekspor komoditas melalui satu pintu dapat membantu pemerintah memantau devisa hasil ekspor (DHE) secara lebih optimal sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis.
“Peningkatan transparansi dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi data dan harga,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang antara lain mengatur badan usaha milik negara (BUMN) menjadi eksportir tunggal minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).
Baca juga: Pengamat nilai tata kelola ekspor komoditas SDA langkah tepat
Esther menilai langkah tersebut juga dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global karena ekspor dilakukan melalui entitas dengan skala yang lebih besar.
Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu pengendalian pasokan domestik sehingga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas dalam negeri tetap terjaga.
“Sebagai entitas tunggal yang besar, BUMN memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga dan volume ekspor di pasar global,” ujarnya.
Namun demikian, Esther mengingatkan implementasi kebijakan tersebut tetap perlu memperhatikan efisiensi dan persaingan usaha agar tidak menimbulkan inefisiensi pasar.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
