Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kredibilitas kebijakan negara sangat vital bagi upaya pembukaan lapangan kerja di Indonesia.
Esther, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam, menilai kredibilitas yang dicerminkan melalui pembuatan kebijakan (policy making) oleh pemerintah dapat memengaruhi sentimen dari investor dan calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kredibilitas negara itu dicerminkan dari policy making. Jika decision-nya tidak dijalankan dengan baik, nanti investor bisa bertanya-tanya, apakah (investasinya) aman atau tidak di Indonesia," kata Esther.
"Itu nanti berpengaruh ke investasi yang masuk, penciptaan lapangan pekerjaan, dan seterusnya," ujarnya menambahkan.
Mengutip riset dari Mandiri Institute, konsumsi masyarakat pulih di akhir 2025, tapi pemulihannya tidak merata. Pola konsumsi antarkelas mengarah pada k-shaped pattern, di mana kelompok atas makin kuat, sementara kelompok menengah makin terbatas.
Secara struktural, pola ini terjadi dan menguat pascapandemi. Keterbatasan konsumsi kelompok menengah terutama bersumber dari menurunnya kualitas pekerjaan, yang kemudian berimplikasi pada semakin terbatasnya pendapatan.
Hingga akhir 2025, tren incoming fund kelompok menengah belum membaik. Jika ini berlanjut, diprakirakan pola ini masih akan terjadi di 2026.
Jika berkaca dari tren pasar kerja tahun 2025, Esther memperkirakan tahun ini pun tidak banyak berubah menyusul dinamika geopolitik dunia hingga kondisi fundamental ekonomi di dalam dan luar negeri.
Lebih lanjut, ia menilai perluasan lapangan kerja bisa didorong pula melalui industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
Namun, dalam hal ini, Esther mengatakan bahwa pemerintah dapat ikut andil seperti melalui pemberian insentif khusus yang langsung berdampak kepada industri dan tenaga kerja di dalamnya.
"Kalau misalnya (pemerintah) mau bantu industri tekstil, bisa beri insentif atau subsidi, misalnya subsidi bahan baku, harga bahan baku, subsidi transportasi dan logistik untuk mengurangi biaya logistik dan transportasi, seperti itu," kata Esther.
Baca juga: Apindo: Reformasi struktural kunci memperluas lapangan kerja formal
Baca juga: Pengamat nilai BUMN tekstil dapat pacu pembukaan lapangan kerja
Baca juga: Bank Dunia soroti perlunya perbaikan kualitas lapangan kerja RI
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
