Jakarta (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai dua kebijakan menonjol seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi besar-besaran merupakan mesin penggerak utama menuju kemandirian ekonomi nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah pembangunan yang tegas, terukur, dan berbasis hasil," ujar Ketua Umum HMI Cabang Bogor Fathan Putra Mardela dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tetapi strategi ekonomi yang menciptakan multiplier effect alias efek berganda secara luas.
Melalui program itu, kata dia, pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM dalam negeri, sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak.
Untuk itu, dirinya berpendapat MBG membuka ruang ekonomi baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, disebutkan bahwa koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan pangan.
“Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” tuturnya.
Kendati demikian, Fathan memberi catatan kritis agar implementasi MBG tidak hanya berhenti di tataran seremonial atau administratif. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat di daerah, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik.
Kalau pelaksanaan MBG tidak dikawal secara transparan dan digital, menurut dia, potensi kebocoran bisa terjadi di level operasional, padahal tujuan utama program membangun ekonomi dari bawah.
Selain itu, dia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin menegakkan prinsip tata kelola yang baik atau good governance secara konsisten.
“Korupsi bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Kalau anggaran bocor, rakyat kecil yang dirugikan, karena itu reformasi birokrasi dan digitalisasi anggaran perlu terus diperkuat hingga ke tingkat daerah,” kata Fathan.
Meski begitu, ia mengingatkan pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif, sehingga penting adanya transparansi proses hukum dan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik agar semangat antikorupsi benar-benar berakar di sistem pemerintahan.
Dikatakan bahwa MBG menggerakkan ekonomi dari bawah, sementara antikorupsi memastikan arah pembangunan tetap lurus. Tetapi tanpa pengawasan publik yang kuat, sambung dia, keduanya bisa kehilangan makna sosialnya.
Oleh karenanya, dia menilai sinergisitas antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola pemerintahan bersih akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia menuju kemandirian dan keadilan sosial.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapat makanan bergizi, tapi juga dari seberapa besar petani diuntungkan, usaha lokal berkembang, dan anggaran publik dikelola secara bersih dan berkelanjutan,” katanya.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
