Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan bahwa plang pengumuman penutupan Jalan Diponegoro Bandung yang terpasang di kawasan sekitarnya, tidak sah dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah provinsi setempat, sehingga belum ada penutupan per 30 April 2026.
Langkah ini diambil dalam merespons kesimpangsiuran informasi yang menyebut akses jantung kota di Bandung tersebut akan ditutup total mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026.
Baca juga: Pakar ingatkan revitalisasi Gedung Sate-Gasibu jangan hanya sesaat
"Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku, karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Kamis.
Dedi menyoroti adanya prosedur yang dilangkahi terkait pemasangan atribut penutupan jalan.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa mobilitas masyarakat di depan Gedung Sate tidak boleh terhambat oleh kebijakan yang belum melalui persetujuan pucuk pimpinan daerah.
Dedi mengimbau warga untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penyekatan akses di kawasan ikonik tersebut.
"Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua," katanya.
Meski akses jalan dipastikan tetap dibuka, Dedi membenarkan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan penataan pada halaman Gedung Sate.
Baca juga: Plaza Gedung Sate dipermak Rp15 miliar untuk disatukan dengan Gasibu
Baca juga: Ahli: Gerbang "Candi Bentar" selaras dengan visi arsitek Gedung Sate
Namun, ia menekankan bahwa proses konstruksi tersebut harus berjalan beriringan dengan kelancaran mobilitas publik walau tetap ditarget selesai tepat waktu.
"Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu," ucap Dedi.
Hingga saat ini, kata Dedi, Pemprov Jawa Barat terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan seluruh kebijakan infrastruktur berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kota Kembang.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
