Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menghentikan aksi kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat sipil di Papua.
Lenis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan seruan tersebut disampaikan menyusul sejumlah aksi kekerasan dan ancaman yang terjadi terhadap warga sipil di Papua.
"Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan," katanya.
Lenis juga mengatakan terdapat ancaman terhadap masyarakat dan jajaran pemerintah daerah agar tidak mengikuti peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Menurut dia, ancaman dan kekerasan tersebut mengganggu keamanan dan aktivitas masyarakat.
Lenis kemudian menyampaikan tiga seruan yang ditujukan kepada kelompok TPNPB, termasuk juru bicara TPNPB Sebby Sambom.
Ia meminta kelompok tersebut menghentikan penyebaran informasi yang bernada ancaman terhadap masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Lenis juga meminta kelompok bersenjata tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI serta menghentikan kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil.
Ia mengimbau masyarakat di Papua tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi mengenai ancaman yang belum terverifikasi.
Lenis mengatakan pemerintah bersama tokoh masyarakat dan adat berupaya menjaga keamanan agar pelayanan publik dan aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan.
Baca juga: BMP Papua Pegunungan mengutuk aksi kekerasan KKB di Yahukimo
Baca juga: PGI serukan semua pihak hentikan kekerasan di Papua
Baca juga: Menteri HAM sebut penyelesaian konflik Papua butuh keputusan nasional
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
