Jenewa (ANTARA) - Sebuah acara sampingan bertajuk "Kecerdasan Buatan (AI) Memberdayakan Pengembangan Hak Asasi Manusia" (AI Empowering Human Rights Development) digelar dalam sesi ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian warta XInhua pada Jumat (18/9).
Diselenggarakan bersama oleh Perwakilan Tetap China untuk Kantor PBB di Jenewa dan Jaringan Organisasi Nonpemerintah China untuk Pertukaran Internasional, acara tersebut dihadiri oleh hampir 100 partisipan, termasuk perwakilan dari 20 lebih negara, pimpinan organisasi nonpemerintah, dan para pakar. Para partisipan melakukan diskusi mendalam mengenai penguatan tata kelola AI global dan pemajuan hak asasi manusia.
Wang Nian, konselor Perwakilan Tetap China untuk Kantor PBB di Jenewa, mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menanggapi seruan negara-negara Global South dan menyatukan komunitas internasional guna memanfaatkan AI untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia.
Wang mengatakan China menyampaikan serangkaian pernyataan bersama pada Dewan Hak Asasi Manusia mengenai peran AI dalam mendorong hak asasi manusia serta mengajukan resolusi tematik tentang "aksesibilitas untuk semua".
Wang menambahkan bahwa China mengadvokasi pendekatan yang berpusat pada manusia, inklusif, dan saling menguntungkan, yang bertujuan memberdayakan kelompok-kelompok, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak, melalui AI, sembari memastikan partisipasi mereka yang setara dalam kehidupan sosial.
Liu Zhenzhong, wakil sekretaris jenderal Jaringan Organisasi Nonpemerintah China untuk Pertukaran Internasional, berbagi pandangan dan pengalaman praktisnya mengenai penggunaan AI oleh organisasi masyarakat sipil China dalam penanggulangan bencana alam.
Menekankan bahwa AI merupakan pedang bermata dua yang menawarkan peluang baru bagi kemajuan hak asasi manusia sekaligus menimbulkan potensi risiko tata kelola, Liu menyerukan kepada komunitas internasional untuk sepenuhnya memanfaatkan peran organisasi masyarakat sipil sebagai jembatan dan penghubung, memperbaiki sistem tata kelola AI global, serta memastikan hasil dari teknologi cerdas memberikan manfaat bagi perkembangan hak asasi manusia di semua negara secara adil dan inklusif.
Para peserta berbagi pandangan mereka mengenai bagaimana AI mendukung kemajuan hak asasi manusia dari berbagai perspektif.
Lu Xiaoguang, wakil presiden Presidium Federasi Penyandang Disabilitas Beijing, memaparkan cara Beijing memajukan penerapan praktis teknologi-teknologi bantu, seperti antarmuka otak-komputer dan perangkat bantu pintar, melalui pendekatan tiga aspek yang mencakup perlindungan kelembagaan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan industri.
Dengan membangun ekosistem komprehensif untuk dukungan berbasis teknologi bagi penyandang disabilitas, Beijing menggunakan solusi cerdas untuk melindungi hak dan kepentingan sah penyandang disabilitas, termasuk kemudahan dalam menjalani kehidupan dan kesempatan yang setara untuk berkembang, secara menyeluruh dan tepat sasaran, tuturnya.
Wu Jianshe, project officer di Jaringan Organisasi Nonpemerintah Beijing untuk Pertukaran Internasional, menyampaikan tema inti dari "hak untuk didengar".
Dia membahas berbagai pencapaian praktis dalam pemanfaatan AI untuk membantu individu-individu dengan berbagai kondisi, seperti gangguan kelancaran bicara (gagap) dan penyakit Alzheimer, dalam mengatasi hambatan komunikasi.
Selain itu, dia juga memaparkan secara rinci pengalaman dalam mengembangkan platform layanan publik multibahasa di Beijing, menyoroti bagaimana layanan publik pintar dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat secara tepat.
Kevin Lau Chung-hang, founding convener Inisiatif Pemuda Profesional Global Hong Kong, membagikan praktik-praktik sukses dari Hong Kong, China , dalam memanfaatkan AI untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di berbagai sektor, seperti layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menyoroti kesenjangan signifikan dalam pengembangan digital dan layanan kesehatan yang dihadapi oleh negara-negara Global South, dia menyerukan penguatan kerja sama lintas perbatasan dan antarkawasan di kalangan organisasi nonpemerintah guna menjembatani kesenjangan pembangunan antara Utara dan Selatan secara tepat, serta mendorong pengembangan inklusif di mana teknologi pintar dapat memajukan hak asasi manusia bagi semua orang.
David Lopez, perwakilan Asosiasi AIDHDES, menyebutkan bahwa lanskap layanan pintar global saat ini ditandai oleh distribusi sumber daya yang tidak merata dan ketidakseimbangan pasokan.
Dia mendesak negara-negara untuk mempercepat pengembangan infrastruktur AI publik dan membangun sistem layanan pintar inklusif yang bermanfaat bagi seluruh populasi, sekaligus menghilangkan hambatan teknologi guna memastikan bahwa negara-negara maupun kelompok-kelompok dari berbagai latar belakang dapat menikmati manfaat dari perkembangan AI secara adil.
Ayyoub Mihoubi, pendiri Institut Autisme IBRAA Aljazair, membagikan penerapan inovatif teknologi AI dalam skrining dini, intervensi rehabilitasi, dan bimbingan keluarga penyandang autisme.
Melalui model dukungan digital dan pintar, teknologi-teknologi ini secara efektif meringankan beban pengasuhan pada keluarga individu-individu berkebutuhan khusus, sekaligus memberikan dukungan pengembangan dan kesejahteraan sosial yang profesional dan mudah diakses bagi kelompok tersebut, ujarnya.
Jasdev Rai, direktur Sikh Human Rights Group, menyoroti bahwa AI memiliki nilai signifikan di berbagai bidang, seperti pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan masyarakat, dan tata kelola ekologis, sehingga secara efektif berkontribusi pada peningkatan penghidupan masyarakat.
Di saat yang sama, dia mengatakan bahwa pengembangan teknologi harus mematuhi prinsip-prinsip etika dasar serta membangun mekanisme pencegahan dan pengendalian risiko yang kokoh guna memastikan AI berkembang secara aman, demi kebaikan bersama, dan dengan cara yang inklusif.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
