Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China tetap meminta agar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mencabut ucapannya enam bulan lalu yang memicu ketegangan antara Tiongkok-Jepang.
"Jika Jepang benar-benar berharap untuk memperbaiki hubungan dengan China, mereka harus mematuhi empat dokumen politik antara kedua negara dan komitmen yang telah mereka buat kepada China, menarik kembali pernyataan keliru dan melindungi fondasi politik untuk hubungan bilateral dengan tindakan nyata," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jepang Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (7/5).
Hubungan China-Jepang sudah tegang sejak 7 November 2025 saat Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang" masih menimbulkan ketegangan dalam hubungan China-Jepang.
Pernyataan itu dipahami bahwa pemerintah Jepang mengizinkan Pasukan Bela Diri bertindak untuk mendukung Taiwan jika China memberlakukan blokade maritim terhadap Taiwan atau melakukan bentuk tekanan lainnya.
"Akar penyebab kesulitan serius dalam hubungan bilateral terletak pada pernyataan keliru PM Sanae Takaichi tentang Taiwan. Tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Jepang," tambah Lin Jian.
Lin Jian pun menyebut dialog yang tulus hanya mungkin terjadi jika ada rasa hormat dan konsensus dihormati.
"Kami mendesak pihak berwenang Jepang untuk menghadapi akar permasalahan, melakukan introspeksi diri, memperbaiki kesalahan mereka, dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk hubungan normal antara China dan Jepang," ungkap Lin Jian.
Beijing juga menilai bahwa kelompok sayap kanan Jepang mendorong neo-militeralisme di Jepang salah satunya dengan melakukan revisi aturan ekspor senjata Jepang yang menghapus aturan yang membatasi ekspor peralatan pertahanan Jepang ke lima kategori nontempur, yaitu penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan pembersihan ranjau.
"Kami mengetahui ada demonstrasi di Jepang yang menyuarakan penentangan mereka terhadap rencana pemerintahan Takaichi untuk merevisi Konstitusi. Ini menunjukkan bahwa dorongan kekuatan sayap kanan Jepang untuk mengubah Konstitusi dan mempercepat remiliterisasi bertentangan dengan publik," kata Lin Jian.
Revisi konstitusi Jepang, menurut Lin Jian, akan berdampak pada tatanan internasional pascaperang dan ke mana arah Jepang, dan selalu dipantau secara ketat oleh komunitas internasional dan negara-negara tetangganya di Asia.
"Mencegah kebangkitan militerisme adalah kewajiban Jepang, dan juga kemauan kuat dari komunitas internasional, termasuk China," tegas Lin Jian.
Ketegangan karena pernyataan PM Takaichi tersebut menyebabkan China melakukan sejumlah tindakan balasan antara lain dengan menangguhkan kembali impor produk laut Jepang, memutus pertemuan pejabat tinggi pemerintah, serta menyarankan warganya untuk tidak bepergian serta belajar di Jepang.
Selain itu, dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China dua kali mengunci radar mereka secara bergantian ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF) di atas laut lepas di sebelah tenggara Okinawa pada 6 Desember 2025. Tindakan tersebut juga memicu protes dari Jepang.
Baca juga: China khawatir atas pergeseran kebijakan pertahanan Jepang
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
