Pangkalan Bun (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) Muhtadi menyatakan Bea Cukai Pangkalan Bun telah melayani 157 dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dengan total bea keluar sebesar Rp882,37 miliar dan dana sawit tercatat Rp861,58 miliar.
“Jadi (total) sekitar hampir Rp1,7 triliun (penerimaan negara terkait ekspor sawit),” kata Muhtadi, di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung industri dalam negeri, termasuk industri kelapa sawit dan produk turunannya, agar dapat terus berkembang dengan meningkatkan nilai tambah, serta mampu melakukan ekspor dan bersaing di pasar global.
Salah satu bentuk dukungannya, yaitu memberikan fasilitas kawasan berikat dan pelayanan kepabeanan yang efektif, dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Kawasan berikat sendiri merupakan fasilitas kepabeanan yang diberikan pemerintah untuk mendukung kegiatan industri berorientasi ekspor melalui berbagai kemudahan fiskal dan prosedural.
Fasilitas tersebut meliputi penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak adanya pungutan pajak dalam rangka impor, yang dipadukan dengan kemudahan arus barang dan penyederhanaan perizinan.
Melalui fasilitas ini, Bea Cukai menjalankan peran sebagai trade facilitator (fasilitator perdagangan) dan industrial assistance (pelayanan kepada pelaku industri dalam negeri), sekaligus memastikan pemanfaatannya dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di wilayah pengawasan Kanwil Bea Cukai Kalbagsel, salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas kawasan berikat yaitu PT Citra Borneo Utama Tbk.
Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan ekspor produk kelapa sawit beserta turunannya ini terus mengembangkan produk hilir sawit, termasuk minyak goreng bermerek Minyakita dan Hanau, sebagai bagian dari penguatan hilirisasi industri nasional, sejak ditetapkan menjadi kawasan berikat pada 2018.
Bagi PT Citra Borneo Utama, fasilitas kawasan berikat memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan, yang tercatat telah membukukan nilai ekspor lebih dari Rp3,03 triliun dan menyerap 260 tenaga kerja selama Januari-Juni 2026. Fasilitas ini juga meningkatkan efisiensi biaya operasional sekitar 9,91 persen, serta mendukung pengembangan industri hilir sawit yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
Dia menerangkan beberapa tantangan ekspor yang dihadapi di Pangkalan Bun. Ekspor berlangsung melalui dua jalur, yakni dengan kapal produk curah dan kontainer.
Untuk jalur curah, mother vessel (kapal) menerima muatan dari tongkang di tengah laut (titik ship to ship/STS) untuk keperluan ekspor. Jarak menuju titik STS yang cukup jauh, yakni sekitar 40 mil, dengan waktu tempuh sekitar 12 jam, otomatis membuat biaya logistik naik karena proses tak dapat dilakukan secara langsung karena mother vessel tidak mampu masuk langsung ke pelabuhan di Pangkalan Bun.
Kendala selanjutnya terkait dengan mekanisme ekspor menggunakan kontainer. “Ekspor kontainer ini kendalanya adalah penyediaan kontainer cukup sulit juga untuk nyari ketersediaan kontainer itu. karena akan dibutuhkan kontainer yang layak,” ujar Muhtadi.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi perihal tidak adanya kapal yang memiliki tujuan langsung ke negara-negara pengekspor seperti India ke Pangkalan Bun, karena harus terlebih dahulu ke Surabaya, Jawa Timur. “Otomatis ini kan dibutuhkan kecepatan dan waktu juga,” ujar dia lagi.
Baca juga: Mendag: Perjanjian dagang IEAEU untungkan ekspor sawit hingga tekstil
Baca juga: POPSI: Perbaikan tata kelola ekspor sawit berbasis data sangat penting
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
