Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Ekonom Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono, PhD memaparkan sejumlah tantangan dan harapan kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik pada Senin (8/9).
"Salah satu yang harus diperbaiki oleh Menkeu Purbaya yaitu transparansi pengelolaan ruang fiskal pemerintah," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.
Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan sejak awal tahun adalah langkah yang positif, namun harus didasarkan pada kajian makroekonomi yang jelas dan transparan, tanpa mengorbankan tujuan utama anggaran, yaitu untuk melayani publik.
"Efisiensi anggaran sebelumnya perlu dievaluasi kembali, karena dampaknya yang menimbulkan stagnasi dan guncangan signifikan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang membebani masyarakat. Yang akhirnya juga mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dan juga kepercayaan publik," ujar dia.
Dalam menjaga kesinambungan fiskal, lanjut dia, pemerintah juga perlu mencari solusi terkait dengan perpajakan. Rasio pajak Indonesia merosot menjadi 8,42 persen pada semester I-2025, dari 9,49 persen di periode yang sama tahun sebelumnya.
Ia mengatakan penurunan itu membuat target rasio 11 persen yang dicanangkan pemerintah semakin sulit tercapai dalam waktu dekat.
Karenanya, menurut dia, Indonesia perlu mempercepat transformasi digital, baik dalam sektor keuangan maupun perpajakan, agar dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan inklusif.
Digitalisasi di sektor perpajakan dan keuangan bukan hanya penting untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memperkuat inklusi keuangan dan mendukung pengembangan sektor-sektor baru seperti fintech dan e-commerce.
"Menkeu Purbaya perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung ekonomi digital dengan memperkuat infrastruktur teknologi dan memastikan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan sektor ini. Ekonomi digital memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan," katanya.
Adhitya menjelaskan bahwa tantangan ekonomi global, seperti ketegangan perdagangan antara negara besar, inflasi global yang tinggi, serta potensi resesi di beberapa negara maju, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Salah satu dampak langsungnya adalah fluktuasi harga energi dan pangan yang berpotensi memperburuk inflasi domestik. Hal itu menjadi penting, mengingat agenda prioritas pada RAPBN 2026 juga memasukkan ketahanan pangan dan juga ketahanan energi," ujar dia.
Pada aras itu, lanjutnya, Menkeu Purbaya perlu merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi tetapi juga untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap kenaikan harga.
"Dengan meningkatnya ketergantungan Indonesia pada pasar global, kebijakan yang mendiversifikasi pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik menjadi sangat penting," katanya.
Meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengelola utang negara yang masih cukup tinggi tanpa mengorbankan kebutuhan untuk melakukan stimulus ekonomi.
"Purbaya harus menjaga keseimbangan antara kebijakan pengendalian defisit dan kebutuhan untuk memberikan stimulus ekonomi dalam mendukung Asta Cita Pemerintah," katanya.
Fokus pada kebijakan yang mendukung sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, teknologi, dan pendidikan, akan sangat penting untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pakar moneter Unej itu mengatakan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana menarik lebih banyak investasi, terutama dari sektor swasta, baik domestik maupun asing.
"Purbaya perlu mendorong kemitraan publik-swasta dalam pembiayaan proyek-proyek besar, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi," ujar dia.
Ia mengatakan keberhasilan kebijakan itu akan sangat bergantung pada kemudahan regulasi dan insentif fiskal yang diberikan untuk memfasilitasi sektor swasta berinvestasi di Indonesia.
"Selain itu, memperbaiki daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing melalui kebijakan yang mendukung iklim investasi yang lebih kompetitif juga akan menjadi fokus utama," kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
