Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin meminta pemerintah merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di tengah ketidakpastian global akibat krisis Selat Hormuz.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada publik mengenai situasi global saat ini serta dampaknya terhadap perekonomian domestik.
“Misalnya, kebijakan diarahkan ke survival dan intermediate ranges, seperti ketersediaan makanan, tempat tinggal, energi, sekolah. Lapangan pekerjaan yang terpangkas perlu dibantu pemerintah melalui bantuan pengangguran sementara dan penyaluran pekerjaan di daerah/industri yang memungkinkan,” katanya di Jakarta, Selasa.
Eddy menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi sejumlah risiko akibat krisis Selat Hormuz, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lain akibat terganggunya jalur distribusi global.
Baca juga: Iran izinkan lagi 20 kapal Pakistan lintasi Selat Hormuz
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian domestik.
“Akibatnya, kemungkinan inflasi dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi terancam stagnan, tingkat pengangguran tidak membaik, rupiah merosot, surplus neraca perdagangan menyusut,” ujar Eddy.
Di sisi lain, ia juga menekankan masyarakat tidak hanya menunggu kondisi membaik, tetapi perlu beradaptasi dengan situasi yang ada.
“Untuk masyarakat sendiri, perlu menyadari bahwa ini situasi luar biasa yang membutuhkan unity dan collaboration. Pikirkan dan coba berbagai ide pekerjaan maupun usaha, jadi harus dinamis dan tidak statis. Juga fokus pada solusi mengatasi masalah. Kurangi perdebatan atau pertikaian yang tidak relevan atau bersifat personal,” katanya.
Baca juga: Studi LM FEB UI sebut krisis Hormuz menguji ketahanan sejumlah BUMN
Menurut Eddy, langkah sederhana seperti mencari peluang usaha baru, berkolaborasi, serta fokus pada solusi dapat menjadi strategi efektif bagi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
