Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta membuka peluang kerja sama dengan Guangzhou, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan penguatan regulasi sosial.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani saat melakukan pertemuan dengan delegasi Guangzhou Municipal People’s Government di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu.
"Pertemuan awal ini membuka peluang kolaborasi karena banyak hal yang bisa dipelajari, terutama kebijakan sosial dan pemberdayaan perempuan," kata Rany di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan dalam pertemuan itu, terdapat satu isu yang dibahas secara mendalam, yaitu mengenai keterwakilan perempuan di parlemen.
Dia menilai capaian Guangzhou sebesar 35,5 persen melampaui target minimal 30 persen yang juga berlaku di Indonesia. Sedangkan di Jakarta, angka tersebut belum tercapai.
Menurut Rany, keterwakilan perempuan penting untuk mendorong kebijakan inklusif.
"Keseimbangan perempuan dan laki-laki berdampak pada perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas," ujar Rany.
Selain itu, kata dia, dibutuhkan juga regulasi konkret bagi penyandang disabilitas, termasuk kuota kerja agar disabilitas terserap 1-2 persen di sektor publik dan swasta.
Dia menambahkan terkait isu sosial, pertemuan dengan delegasi Guangzhou itu membahas penataan kota dan pariwisata, mengingat Kota Guangzhou mampu menarik wisatawan melalui penataan ruang yang estetis dan ikon-ikon kota.
"Penataan kota yang baik jadi daya tarik wisata. Harapannya, pertukaran pengalaman itu menjadi acuan bagi Jakarta untuk memperbaiki kebijakan sosial dan tata kota. Semoga bisa mendorong Jakarta menjadi kota yang lebih baik," ungkap Rany.
Baca juga: DPRD DKI minta proyek NCICD fokus pada titik paling terdampak
Baca juga: Minimnya sarana prasarana jadi kendala pilah sampah rumah tangga
Baca juga: DPRD DKI resmi ajukan pergantian ketua ke Kemendagri
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
