Sorong (ANTARA) - Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan percepatan pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung progres pembangunan di wilayah itu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, di Sorong, Sabtu, menjelaskan Komisi II DPR RI telah meninjau secara langsung lokasi pembangunan perkantoran di Provinsi Papua Barat Daya guna memastikan sejauh mana pembangunan itu berjalan.
"Selama ini kita memanggil Gubernur Papua Barat Daya untuk menjelaskan tentang kondisi pembangunan perkantoran itu. Saat ini, kita hadir untuk memastikan agar progres pembangunan secepat mungkin diselesaikan," jelasnya.
Hasil peninjauan ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II untuk kemudian disampaikan kepada kementerian lembaga terkait agar progres pembangunan dipercepat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
Baca juga: Insinerator pengolahan limbah medis pertama di Papua mulai beroperasi
"Karena selama ini Pak Gubernur Elisa berkantor di balai kota. Ini menjadi perhatian Komisi II," katanya.
Menurut dia, efisiensi anggaran semestinya tidak mengena kepada hal-hal mendasar seperti pembangunan perkantoran bagi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Efisiensi yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto adalah hal-hal yang bersifat seremonial yang tidak penting, seperti rapat dan perjalanan dinas. Sementara menyangkut kebutuhan mendasar seperti pembangunan kantor gubernur harus ditopang dengan anggaran yang memadai untuk mempercepat pembangunan kantor tersebut.
"Yang pastinya kami di Komisi II akan terus mendorong agar pembangunan kantor gubernur, MRP dan DPRP ini cepat diselesaikan," ujarnya.
Baca juga: Komisi II DPR berkomitmen kawal otsus Papua saat mengunjungi Timika
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menjelaskan pembangunan realisasi fisik untuk kantor gubernur baru mencapai 7.67 persen. Luas kawasan 17.300 m2, luas bangunan 6.928 m2 dengan kapasitas ruang kerja 357 orang.
"Pagu pengadaan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBN senilai Rp130.1 miliar, kemudian nilai kontrak Rp150 miliar," bebernya.
Selanjutnya, realisasi fisik pembangunan Kantor DPRP mencapai 6.12 persen dengan luas kawasan 8.700 m2, luas bangunan 7.048 m2 dan kapasitas ruang kerja 266 orang.
Pagu pengadaan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD senilai Rp144.5 miliar, nilai kontrak Rp164.3 miliar.
"Lalu kalau realisasi fisik untuk pembangunan Kantor MRP mencapai 2.66 persen dengan luas kawasan 5.000 m2, luas bangunan 2.642 m2 dan kapasitas ruang kerja 103 orang," ucapnya.
Pagu pengadaan untuk pembangunan Kantor MRP yang bersumber dari APBN senilai Rp54.6 miliar dan nilai kontrak Rp61.3 miliar.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
